Bersama KPK, Mensos Juliari Bahas Pencegahan Korupsi BPJS
Selain agar bantuan kesehatan diterima dengan baik oleh masyarakat, KPK juga mengimbau agar jajaran Kemensos patuh menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Menteri Sosial Juliari Peter beserta jajaran diundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/11). Pertemuan akan membahas upaya pencegahan korupsi dalam BPJS agar tepat sasaran.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kedatangan Mensos dan jajarannya untuk memastikan bantuan kesehatan terhadap masyarakat tepat sasaran.
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan layanan kesehatan bagi pesertanya? Salah satu upaya yang dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bersama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
-
Mengapa BPJS Kesehatan dan Pemkot Balikpapan berkolaborasi? Kerja sama ini akan membawa manfaat signifikan dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan mempermudah akses bagi peserta JKN? Inovasi berbasis digital dihadirkan BPJS Kesehatan Ia menjelaskan, sejumlah inovasi berbasis digital yang dihadirkan BPJS Kesehatan demi memberikan kemudahan akses bagi peserta JKN antara lain meliputi BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA), dan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA).
-
Kenapa BPJS Kesehatan meluncurkan Program Pesiar? Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Apa saja kategori penghargaan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan? Penghargaan tersebut diberikan kepada jurnalis media cetak, media online, photostory jurnalistik, televisi, dan radio yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia.
"Pimpinan KPK Agus Rahardjo meminta ada sinkronisasi data warga miskin dan koordinasi antar kementerian. Agar bantuan terkait kesehatan tepat sasaran," ujar Febri saat dikonfirmasi.
Selain agar bantuan kesehatan diterima dengan baik oleh masyarakat, KPK juga mengimbau agar jajaran Kemensos patuh menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Tak hanya itu, Mensos dan jajarannya juga diingatkan soal pencegahan korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).
"Deputi Bidang Pencegahan KPK juga membicarakan kepatuhan pelaporan LHKPN dan perkembangan pelaksanaan Stranas Pencegahan Korupsi, serta pencegahan korupsi terkait BPJS," kata Febri.
Sebelumnya, Mensos Juliari Peter Batubara menyebut kedatangannya ke lembaga antirasuah untuk bersinergi dengan KPK terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Kami bersilaturahmi, kami sebagai Menteri Sosial yang baru ingin memantapkan komitmen kami untuk bersinergi dalam rangka pemberantasan korupsi khususnya di lingkungan Kementerian Sosial," kata Juliari.
Selain Juliari, jajaran Kemensos yang hadir adalah Sekjen Kemensos Hartono Laras, Irjen Kemensos Dadang Iskandar,
Dirjen Pemberdayaan Sosial Arif Nahari, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung, Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, Kabandiklat Penelitian dan Penyuluhan Sosial Syahabuddin, dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat.
Reporter: Fachrur Rozie
(mdk/rhm)