Bertemu Dubes Turki, Kepala BNPT minta difasilitasi pulangkan WNI

Dubes Turki untuk Indonesia, Mehmet Kadri Sander Gürbüz bertemu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius. Keduanya membahas soal permasalahan terorisme di masing-masing negara.

Dubes Turki untuk Indonesia, Mehmet Kadri Sander Gürbüz bertemu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius. Keduanya membahas soal permasalahan terorisme di masing-masing negara.

"Baru pertama kami saling bertemu tentunya juga saling bertukar informasi mengenai permasalahan terorisme," ujar Suhardi di kantor perwakilan BNPT di salah satu Gedung Kantor Kementerian di Jakarta, Rabu (1/3).

Dubes Turki, menurut Suhardi, menceritakan situasi yang terjadi di Turki pasca-kudeta yang pernah terjadi pada Juli 2016 lalu. Dia juga membahas mulai dari fenomena politik, ekonomi, sosial budaya dan juga termasuk masalah Foreight Terorist Fighter (FTF) dari Suriah yang akan masuk ke Turki.

"Di mana Turki memiliki garis batas negara bersama Suriah yang cukup panjang yakni 900 km dan tentunya sangat sulit untuk dikontrol dalam melihat orang yang menerobos masuk ke Turki karena adanya konflik di Suriah yang selama ini dikenal dengan nama jaringan terorisme ISIS (Islamic State Iraq & Syria)," jelasnya.

Dikatakan mantan Kabareskrim Polri ini, Dubes Turki menceritakan bahwa ada kurang lebih 2,5 sampai 3 juta orang pengungsi dari Suriah yang masuk ke Turki dan diurus oleh pemerintah Turki.

"Turki telah menghabiskan US$ 12 miliar untuk menampung pengungsi itu. Melihat jumlah itu artinya Turki sangat care dengan masalah pengungsi. Dan ini disampaikan oleh pemerintah Turki kepada negara-negara lain juga termasuk Indonesia," tuturnya.

Suhardi mengatakan, pihak Indonesia sendiri juga berkepentingan dengan adanya hal tersebut setelah mendapatkan laporan dari Dubes Indonesia yang ada di Turki bahwa adanya FTF dari Suriah yang akan kembali ke Indonesia.

"Baik itu dari saluran resmi dan tidak resmi. Karena masih banyak WNI yang ingin masuk ke Suriah tertahan di perbatasan Turki-Suriah karena Suriah sedang mengalami konflik. Mereka ini sekarang diamankan otoritas pemerintah Turki dan bahkan ada yang sudah dideportasi, jumlahnya juga signifikan," ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Lebih lanjut pria yang pernah menjadi Kepala Divisi Humas Polri ini mengatakan bahwa banyak juga anak-anak Indonesia yang terpisah dengan orangtuanya. Karena aturan pemerintah Turki, orangtua yang tidak bisa menunjukkan dokumen anaknya, maka anaknya ditahan.

"Contohnya ada yang namanya Talita umur 9 tahun, bapak-ibunya sudah di Jakarta akibat dideportasi, tapi dia (Talita) masih tertahan di Turki. Karena aturan di Turki, jika anak sudah berumur 18 tahun maka diizinkan untuk kembali ke negaranya," ungkapnya.

Untuk itu menurut Suhardi, pihaknya membuat terobosan agar anak tersebut bisa kembali ke Indonesia dengan melakukan komunikasi bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memfasilitasi orangtuanya

"Kita berinisiasi mengontak Kemensos dan Kemenlu dan sekarang anak itu sudah ada di sini (Jakarta). Kalau menunggu 9 tahun lagi, anak tersebut bisa bahaya karena bagaimana perasaan anak kecil ditinggal bapak-ibunya, dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Namun kejadian seperti itu banyak sekali di sana, tidak cuma satu-dua kali saja," tuturnya.

Untuk itu BNPT, kata Suhardi, sudah meminta kepada Dubes Turki tersebut untuk dapat memfasilitasi otoritas pemerintah Turki yang berwenang dalam menangani masalah tersebut saat tim dari BNPT berkunjung ke Turki.

"Karena permintaan pak Wardana (Dubes RI di Turki) supaya kita bertemu dengan otoritas Turki yang khusus menangani masalah terorisme karena akan lebih didengar. Untuk itu kita saat ini mencari formatnya akan bertemu dengan siapa saja di Turki nanti," ujar mantan Wakapolda Metro Jaya ini.

Untuk itu pihak BNPT saat ke Turi akan melibatkan dari Kedeputian I, II dan III yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai programnya. Program deradikalisasi ada di Deputi I, untuk Deputi II tentang penegakan dan status hukumnya sedangkan Deputi III mengenai kerjasama internasionalnya seperti apa.

"Untuk itu kita sedang merumuskan bagaimana kedua negara ini sudah berhubungan dengan baik," tandas mantan Kapolres Metro Jakarta Barat ini.

Dalam pertemuan tersebut Suhardi didamping Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, Direktur Konvensi dan Perangkat Hukum Internasional (KPHI) BNPT yang juga menjabat sebagai Plt. Deputi III bidang Kerjasama Internasional, Brigjen TNI (Mar) Yuniar Lutfi, Direktur Penindakan, Brigjen Pol Torik Triyono dan Kasubdit Kerjasama Amerika-Eropa, Wandi Adrianto Syamsu.