Besok, Pimpinan KPK Temui Jokowi Serahkan Draf Stranas Pencegahan Korupsi
"Besok Rabu, 13 Maret 2019 direncanakan Pimpinan KPK akan datang ke Istana Negara untuk menyerahkan hasil penyusunan kegiatan Tim Stranas PK sejak Oktober 2018 sampai saat ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Kelima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Rabu (13/3) besok. Rencananya, kelima pimpinan KPK yang merupakan bagian dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) akan menyerahkan hasil penyusunan kegiatan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
"Besok Rabu, 13 Maret 2019 direncanakan Pimpinan KPK akan datang ke Istana Negara untuk menyerahkan hasil penyusunan kegiatan Tim Stranas PK sejak Oktober 2018 sampai saat ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/3).
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Bagaimana Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi mendapatkan hukumannya? Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa saja Menteri Jokowi yang terbukti terlibat kasus korupsi? Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi. Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah. Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Mengapa Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi banyak berasal dari kader partai pendukung pemerintah? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
Sebelumnya, KPK bersama kementerian dan lembaga lainnya menjalankan Stranas Pencegahan Korupsi berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Stranas PK. Dalam Perpres tersebut dibentuk Tim Nasional (Timnas) Pencegahan Korupsi yang terdiri dari Kantor Staf Presiden, KPK, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PAN-RB.
"Jadi Timnas PK ini merupakan tim yang mengerjakan implementasi dari strategi nasional pencegahan korupsi yang perpresnya sudah dibuat dan ditandatangani oleh Presiden sebelumnya," kata Febri.
Febri mengatakan, dalam pertemuan besok, Timnas Pencegahan Korupsi akan menyerahkan dokumen Stranas PK yang berisikan tiga fokus area stranas, 11 rencana aksi dan 24 sub rencana aksi kepada Jokowi. Tiga fokus Stranas PK itu, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
"Selanjutnya, Presiden akan menugaskan para Pimpinan Kementerian, Lembaga dan Kepala Daerah terkait untuk melaksanakan seluruh rencana aksi dan turunannya tersebut," kata Febri.
Febri mengatakan, Stranas PK ini bagian dari upaya melakukan percepatan pencegahan tindak pidana korupsi. Sebab, beberapa upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kerap tak berjalan secara maksimal.
"Jadi kita harapkan dengan adanya arah strategi nasional yang lebih kuat ini dan perintah langsung dari Presiden maka aksi-aksi dan implementasi tersebut bisa dijalankan lebih serius ke depan, dan tentu sangat diharapkan masyarakat juga ikut mengawal dan mengkritik kalau ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata Febri.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Sambangi KPK, 39 Finalis Putri Indonesia Ingin Belajar Pencegahan Korupsi
Sudah Cukup Bukti, Polisi Tak Kunjung Jerat Tersangka Korupsi Dana Kemah
KPK Analisis Dugaan Keterlibatan Korporasi Dalam Kasus Suap Meikarta
Diperiksa KPK, Ketua Fraksi PAN DPR Dicecar Pertanyaan Terkait Kasus DAK Kebumen
Pemerintah Dinilai Punya 3 'PR' Usai Tekan Kerjasama MLA dengan Swiss