BIN imbau pulangkan Neno Warisman, ketua Komisi I nilai bukan kewenangan
Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menjelaskan pemulangan aktivis gerakan #2019 ganti presiden, Neno Warisman di Pekanbaru. Kehadiran Neno untuk melakukan deklarasi tak mendapatkan izin dari kepolisian Riau.
Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menjelaskan pemulangan aktivis gerakan #2019 ganti presiden, Neno Warisman di Pekanbaru. Kehadiran Neno untuk melakukan deklarasi tak mendapatkan izin dari kepolisian Riau.
"Maka Binda dan aparat keamanan setempat wajib menjaga tegaknya wibawa aturan tersebut. Neno Warisman tetap tidak diperkenankan untuk menghadiri acara tersebut. Hal ini adalah langkah antisipasi agar tidak terjadi bentrokan dengan masyarakat yang menolak kehadiran Neno," kata Wawan dalam keterangannya, Senin (27/8).
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
-
Kapan Presiden Joko Widodo menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada? Masuk kuliah pada 1980, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya 5 tahun berselang.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Wawan menjelaskan Kepala Badan Intelijen Daerah Riau (Kabinda Riau) mengambil langkah preventif. Maka itu, dia mengimbau agar Neno kembali ke Jakarta.
"Imbauan untuk kembali ke Jakarta terhadap Neno Warisman adalah jalan terbaik dari pada terjadi bentrokan dan menghindari jatuhnya korban dan tentu akan muncul masalah baru atas legalitas acara tersebut," kata dia.
Menurut Wawan, tindakan itu tak ada sangkut pautnya dengan netralitas BIN dalam pemilu. Dia menegaskan pemulangan Neno semata untuk upaya pencegahan.
"Tidak ada keberpihakan atau upaya tidak netral dari BIN dalam perhelatan Pemilu, akan tetapi menjaga keselamatan warga dan upaya cegah dini untuk hal-hal yang tidak diinginkan mutlak harus dilakukan, sehingga hal ini bukan dimaksudkan untuk keberpihakan, tetapi untuk menjaga keselamatan dan tegaknya aturan setelah tidak ada ijin atas acara tersebut," pungkasnya.
Menanggapi hal itu Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almashary menilai tindakan BIN tak dibenarkan. Dia mempertanyakan kenetralan BIN di sini.
Menurutnya, BIN dalam undang-undang tak berwenang melakukan tindakan. BIN hanya bertugas mengumpulkan informasi.
Informasi tersebut akan diproses dan diserahkan kepada pengguna. Dalam hal ini adalah kepolisian. Maka dari itu, badan yang melakukan tindakan adalah kepolisian.
"Sesuai dengan UU Intelijen, intelijen itu tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Intelijen itu memberikan maupun mengumpulkan informasi kemudian memberikan analisis soal kemudian penggunan informasi intilejen itu misalnya para pengguna dari Polda, jadi dia tidak boleh bertindak," jelasnya.
Baca juga:
Hanura: Ganti Presiden lewat Pemilu, bukan deklarasi di sana sini
NasDem: Jika zaman SBY, Neno Warisman sudah ditangkap
Aburizal: Tindakan represif tolak #2019GantiPresiden tusuk Jokowi dari belakang
Gerindra Jatim sayangkan aksi penolakan deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya
Rijalul Ansor tuding aksi 2019GantiPresiden ditunggangi gerakan Khilafah