Buruh di Medan juga demo menolak tax amnesty

Buruh di Medan juga demo menolak tax amnesty. Para pengunjuk rasa menyebut tax amnesty hanya menguntungkan para konglomerat yang selama ini mengemplang pajak. Mereka membandingkan denda yang harus dibayar buruh saat terlambat membayar pajak dengan pengampunan yang justru didapat para maling pajak.

Massa buruh juga melakukan aksi unjuk rasa di Kota Medan, Kamis (29/9). Ratusan orang menggelar demo di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan P Diponegoro, Medan.

Pengunjuk rasa mengatasnamakan Aliansi Buruh Bergerak Sumatera Utara (ABB-SU) merupakan gabungan dari berbagai kelompok buruh. Mereka mengawali demo dengan melakukan long march dari Jalan Brigjen Katamso, depan Istana Maimun, Medan. Ada buruh yang berjalan kaki dan sebagian naik mobil pikap, tapi kebanyakan mengendarai sepeda motor.

Massa menuntut pencabutan PP 78 Tahun 2015, karena aturan itu dinilai bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 21 Tahun 2000 tentang Kebebasan Berserikat. "Kami juga meminta pemerintah menaikkan upah tahun 2017 sebesar Rp 650.000," kata Willy Agus Utomo, pemimpin aksi dari KSPI -Sumut.

Buruh juga menyatakan menolak UU Tax Amnesty karena dinilai melanggar UUD 1945 dan mencederai rasa keadilan bagi buruh Indonesia.

Menurut pengunjuk rasa, tax amnesty hanya menguntungkan para konglomerat yang selama ini mengemplang pajak. Mereka membandingkan denda yang harus dibayar buruh saat terlambat membayar pajak dengan pengampunan yang justru didapat para maling pajak.

"Tax amnesty ini telah menggadaikan hukum dengan uang, demi mengejar pertumbuhan ekonomi," sebut Willy.

Pendemo pun mendesak penyelesaian masalah buruh yang terjadi di sejumlah perusahaan di Sumatera Utara. Mereka juga menuntut adanya Perda yang melindungi tenaga kerja.

Seperti unjuk rasa sebelumnya, massa buruh juga menuntut dihentikannya pemberangusan serikat pekerja. Mereka pun menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing, kontrak, harian lepas dan borongan. "Kami juga meminta agar Pemprov Sumut segera memperbaiki infrastruktur yang rusak Kawasan Industri Medan, agar aktivitas kerja di sana tidak terganggu," sambung Willy.

Massa masih melakukan aksinya di depan kantor Gubernur Sumut. Mereka dikawal petugas kepolisian. Polda Sumut menyiagakan 1.498 personel gabungan dari Polda Sumut dan Polrestabes Medan.

"Personel kita akan mengawal titik-titik sasaran aksi buruh, seperti kantor Gubernur Sumut, DPRD Sumut, Lapangan Merdeka dan Istana Maimun," ujar Kapolrestabes Medan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto.

Baca juga:
Ratusan karyawan hotel berbintang di Bandung ini terancam dirumahkan
Tiga buruh berkostum Power Ranger ramaikan demo di depan MK
Massa buruh bergerak ke MK, Jalan Medan Merdeka Utara ditutup
Buruh minta Jokowi cabut UU Tax Amnesty karena membebani rakyat
Buruh se-Jabodetabek demo di depan MA, MK dan Istana Negara
Ini pengalihan arus lalu lintas antisipasi demo buruh besok
Demo di kantor Ahok, buruh minta UMP DKI 2017 Rp 3,75 juta