Busyro Muqoddas Desak Jokowi Segera Putuskan Perppu KPK
"Sampai hari ini tidak ada respons dari Presiden. Padahal masukan dari sejumlah tokoh dan aktivis terkemuka kan sudah jelas. Seharusnya segera diputuskan," ujar Busyro
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mendesak Presiden setelah Joko Widodo segera memutuskan Perppu KPK. Apalagi mantan Wali Kota Solo itu sudah mengundang sejumlah tokoh ke istana untuk dimintai masukan.
"Sampai hari ini tidak ada respons dari Presiden. Padahal masukan dari sejumlah tokoh dan aktivis terkemuka kan sudah jelas. Seharusnya segera diputuskan," ujar Busyro seusai menghadiri Sidang Senat Terbuka Hari Jadi ke-61 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Kamis (24/10).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
Namun demikian, dia tetap menyerahkan keputusan tersebut kepada Jokowi. Meskipun sebetulnya langkah tersebut tidak efektif. Sebab, kata Busyro, sebetulnya kekuatan ada pada masyarakat sipil berbasis pada kampus.
"Jadi kalau kemarin kampus melakukan satu reaksi yang itu murni keterpanggilan terhadap demokratisasi, itu menjadi kekuatan untuk bisa melakukan perubahan," tandasnya.
Terkait penundaan pengesahan RUU Pertanahan, dia menilai hal tersebut harus dikawal. Walaupun ditunda tetapi beberapa pasal menggambarkan dominasi dari negara di dalam sektor Pertanahan tersebut. Hal itu memberikan peluang lebih besar kepada korporasi daripada kepada rakyat yang berdaulat untuk bisa memiliki tanah.
Dia mencontohkan tentang Hak Guna Usaha (HGU). Menurutnya, sekarang ini di dalam rancangan itu disebut bisa 70 tahun dan diperpanjang 20 tahun.
"Satu masalah itu saja, di mana kedaulatan rakyat?," katanya lagi.
Baca juga:
Kembali Menjabat Menkum HAM, Yasonna Belum Mau Bahas Perppu KPK
Demo di Patung Kuda, Massa BEM SI Tuntut Penerbitan Perppu KPK
Koordinator BEM SI Mengaku Banyak Pihak Tawari Uang agar Tak Demo
Gerindra soal UU KPK Mulai Berlaku: Sekarang Semua 'Bola' Ada di Pemerintah
Pimpinan KPK: Selamat Datang Undang-Undang Baru