Cegah Korupsi, Gapensi Usul KPK Minta Pemuka Agama Ikut Ceramahi Pejabat
KPK, sambungnya, jangan hanya mengejar operasi tangkap tangan (OTT). Sosialisasi juga menurutnya tak kalah pentingnya. Dengan demikian diharapkan pola pikir atau mindset penyelenggara negara bisa berubah dan bisa mencegah mereka melakukan korupsi.
Sektor infrastruktur masih menjadi ladang basah bagi pelaku korupsi. Besarnya anggaran yang digelontorkan kerap menarik perhatian seseorang untuk melakoni praktik lancung ini.
Praktis, hal tersebut meresahkan pelaku usaha konstruksi bangunan yang tergabung dalam Gapensi atau Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia. Sekjen Gapensi, Andi Rukman Karumpa meminta kepada KPK agar upaya pencegahan dimaksimalkan mulai dari hulu sampai hilir.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Dia mengusulkan salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan KPK adalah menggandeng tokoh agama untuk memberikan pencerahan kepada para penyelenggara negara.
"Teman-teman dari kontraktor menitip pesan kepada saya, 'Bang Andi boleh enggak sih muncul pencegahannya jadi benar-benar KPK itu hadir dari hulu sampai ke hilir, benar-benar melakukan pemberantasan dan pencegahan itu," jelasnya dalam acara diskusi publik 'Potensi Korupsi di Sektor Konstruksi' di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/12).
"Mungkin di KPK menyiapkan lima sampai enam ustaz untuk datang, atau pendeta dan pemuka agama lainnya untuk datang ke tempat-tempat instansi (pemerintah) untuk memberikan edukasi, juga kepada masyraakat, kepada pelaku (korupsi), jujur itu hebat lho," lanjutnya.
KPK, sambungnya, jangan hanya mengejar operasi tangkap tangan (OTT). Sosialisasi juga menurutnya tak kalah pentingnya. Dengan demikian diharapkan pola pikir atau mindset penyelenggara negara bisa berubah dan bisa mencegah mereka melakukan korupsi.
Menanggapi usulan ini, Komisioner KPK, Laode M Syarif mengatakan upaya penindakan merupakan opsi terakhir dari lima kewenangan KPK yaitu koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan dan penindakan.
KPK juga bekerja sama dengan Kadin dan Gapensi untuk pencegahan. Selain itu, KPK juga melibatkan ormas seperti Muhammadiyah, NU, dan gereja Katolik dan Protestan.
"Kemarin bahkan kita sudah luncurkan panduan dunia usaha untuk pencegahan korupsi. Karena sekarang itu kita juga sudah mulai menindak bukan cuma orang tapi juga perusahaan. Contohnya PT DGI itu sudah kita tuntut sekitar Rp 121 miliar bahkan kita blacklist supaya tidak ikut tender. Jadi kita juga harus bertanggung jawab tidak hanya menindak saja tetapi juga harus memberikan pencegahan," jelasnya.
Baca juga:
Gelar Aksi, Buruh Soroti Kasus Korupsi dan Pelanggaran HAM
Selain DPR, Pejabat Publik Malas juga Diusulkan Tidak Digaji
KPK: Dirjen PAS Diduga Dapat Tas Dari Eks Kalapas Sukamiskin
Sandiaga: Anggota DPR Tak Kerja Jangan Digaji
KPK Tetapkan Dirut Perum Jasa Tirta II Tersangka Korupsi
Mantan Anggota DPRD Sumut Restu Kurniawan Usai Diperiksa KPK