Cegah Korupsi, KPK Kawal Pengadaan Vaksin Covid-19
Ghufron menyatakan pihaknya sudah melakukan pemantauan sejak virus Covid-19 ini masuk ke Indonesia. Bahkan, KPK sudah menerjunkan 10 tim dalam Satgas Covid-19, mulai dari pengadaan alat kesehatan hingga munculnya vaksin.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron memastikan pihaknya akan mengawal pengadaan vaksin virus Corona Covid-19. Pengawalan dilakukan demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Kalau sudah ditemukan ada vaksinnya, tentu KPK akan mendampingi bagaimana agar kemudian vaksin ini efektif menyembuhkan Covid-19, tetapi juga efisien tidak kemudian menimbulkan kerugian-kerugian negara," ujar Ghufron di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/12).
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Apa itu Vaksin Herpes Zoster? Vaksin Herpes ZosterSangat penting bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan mendapatkan vaksin Herpes Zoster. Hal ini agar kondisi seperti yang dijelaskan sebelumnya bisa dicegah. Vaksin Herpes Zoster sendiri perlu didapatkan oleh kelompok usia 50 tahun ke atas.
-
Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV merupakan vaksin untuk mencegah infeksi human papillomavirus (HPV). HPV adalah virus yang dapat menyebabkan kutil kelamin dan berbagai jenis kanker di organ kelamin dan reproduksi, seperti kanker serviks, kanker penis, kanker anus, dan kanker tenggorokan.
-
Apa yang dimaksud dengan vaksinasi untuk kucing? Vaksinasi adalah salah satu cara untuk melindungi kucing dari berbagai penyakit menular.
-
Bagaimana vaksin polio memberikan kekebalan terhadap virus? Vaksin bekerja dengan memperkenalkan virus yang dilemahkan atau sudah mati ke dalam tubuh manusia. Dalam respons terhadap vaksinasi tersebut, tubuh akan menghasilkan antibodi untuk melawan virus polio.
-
Kenapa vaksin Herpes Zoster penting? Vaksin Herpes ZosterSangat penting bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan mendapatkan vaksin Herpes Zoster. Hal ini agar kondisi seperti yang dijelaskan sebelumnya bisa dicegah.
Ghufron menyatakan pihaknya sudah melakukan pemantauan sejak virus Covid-19 ini masuk ke Indonesia. Bahkan, KPK sudah menerjunkan 10 tim dalam Satgas Covid-19, mulai dari pengadaan alat kesehatan hingga munculnya vaksin.
"Itu semua KPK akan melakukan pendampingan mulai dari rumusan kebijakan sampai ke pelaksanaan, itu yg akan kami lakukan. Sekali lagi demi sehatnya masyarakat, tapi juga demi tidak terkorupnya dana Covid-19," kata dia.
Dalam pengawalan dana terkait Covid-19 ini, KPK telah membongkar adanya tindak pidana suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19. Dalam kasus suap bansos, KPK menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara.
Diberitakan sebelumnya, KPK memastikan bakal mendalami setiap informasi terkait dengan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Termasuk informasi soal adanya keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dalam kasus ini. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu disebut sebagai pihak yang merekomendasikan PT Sritex dalam pengadaan goodie bag bansos Covid-19.
"Kami memastikan setiap informasi akan digali dan dikonfirmasi pada saksi-saksi yang diperiksa," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (20/12).
Ali menyatakan, proses penyidikan kasus ini masih berjalan. Sehingga tak menutup kemungkinan tim penyidik akan mendalami informasi tersebut dengan melakukan pemanggilan terhadap Gibran.
"Saat ini proses penyidikan dan penyelesaian berkas perkara tersebut masih terus berlangsung. Penyidik masih akan melengkapi bukti, data dan informasi dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi," kata Ali.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Vaksin Covid-19 Gratis, Menkeu Sri Mulyani Sejauh ini Telah Siapkan Dana Rp54,4 T
Alasan Pemerintah Yakin Ekonomi 2021 Tumbuh 5 Persen Meski Masih Dihantui Corona
Gerakan Ekonomi, Bos OJK Girang Vaksin Covid-19 Hadir di Tanah Air
Satgas Covid-19 Sebut Ada 64 Kabupaten & Kota di Indonesia Risiko Tinggi Penularan
Skenario Pemerintah Sebelum Lakukan Vaksinasi Covid-19 di 2021