Cerita Dirjen Dukcapil dibohongi anak buah soal blanko e-KTP habis

Untuk menjamin kelancaran pelayanan pada akhir Januari 2017 telah dilakukan pelelangan pengadaan blangko sebanyak 7 juta keping. Kemudian pada tahap kedua sudah tersebar 7,4 juta keping.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menceritakan pengalamannya saat 'blusukan' ke berbagai daerah untuk mengecek pembuatan e-KTP.

Zudan mengaku, sampai harus menyamar sebagai pemohon pembuatan e-KTP. Namun ada yang membuat kaget dengan jawaban yang diterima.

Saat itu dirinya dilayani oleh seorang resepsionis yang mengatakan jika merekam di sini tidak bisa langsung mencetak e-KTP, namun hanya mendapat surat keterangan saja karena ketidakadaan blangko.

"Loh kenapa begitu? Iya soalnya blankonya sudah sejak setahun belum dikirim. Loh bayangkan apa nggak langsung berdiri rambut saya. Terus saya tanya, oh ya blangkonya kosong? Iya pak, blankonya kosong karena ada kasus korupsi," kata Zudan di Kantor Kemendagri, Selasa (19/9).

Setelah mendengar hal tersebut tentu saja membuat Zudan tidak percaya karena saat ini di kota Cirebon terdapat 23 ribu blanko. Kemudian dirinya juga dateng ke Kabupaten Cianyar hal yang sama juga dialami dengan alasan blanko abis atau tidak tersedia.

"Ya sudah, saya nyamar, mereka kan gak ada yang tahu kalau saya nyamar. Nah di situlah saya perhatikan semua dibilang habis. Baru ada yang kenal kadisnya dateng ke saya, saya tanya blangkonya masih ada berapa? Dibilang masih ada 1.500," ungkapnya.

Dari hasil penyamarannya, dapat disimpulkan banyak petugas yang berbohong dengan menyebutkan blangko habis padahal dalam kenyataannya blangko masih tersedia.

"Saya tanya kenapa disimpan, saya takut di pusat blankonya habis. Saya bilang Ok gak usah khawatir blangko tersedia cukup hingga 2018," jelas Zudan.

Untuk menjamin kelancaran pelayanan pada akhir Januari 2017 telah dilakukan pelelangan pengadaan blangko sebanyak 7 juta keping. Kemudian pada tahap kedua sudah tersebar 7,4 juta keping.

Guna pemenuhan kebutuhan sampai akhir tahun 2018, sedang dilakukan proses pengadaan blangko e-KTP sebesar 11,5 juta keping melalui mekanisme e-katalog dan secara paralel dilakukan proses pelelangan umum untuk antisipasi kegagalan proses melalui e-katalog.