Colek dana desa, anggota polri akan dipecat dan dipidanakan

Selanjutnya di tingkat Polres akan dipegang oleh Kasat Binmas dan seksi Propam, dan setelah itu ditingkat Polsek. Kepada jajarannya, Tito sudah meminta untuk melakukan rapat internal kepada anggotanya itu.

Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan, akan memberikan sanksi tegas apabila anggotanya ikut dalam membantu menyelewengkan dana desa. Dia secara tegas akan memecat anak buahnya sekaligus memidanakan apabila terbukti menyalahgunakan bantuan pemerintah tersebut.

"Ada Punishment (hukuman) berat kalau ikutan cawe-cawe dana desa buat bagi-bagi. Apalagi maksa kepala desa bagi-bagi akan saya pidanakan bukan hanya teguran karena Polri juga ada kewenangan pidana umum," tegas Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Hal itu disampaikan oleh Tito usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) terkait pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa, bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini mengatakan, penegasan dilakukan karena program dana desa merupakan program prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, program ini juga bersifat baik dan positif, karena untuk pemerataan pembangunan daerah atau desa tertinggal di seluruh Indonesia.

"Kami tanggung jawab sesuai kewenangan dan tanggung jawab kami. Seluruh jajarannya yang motong dan minta-minta (dana desa) karirnya berhenti," ujar Tito.

Selain itu, bukan hanya hukuman saja yang akan diberikan oleh Mantan Kapolda Metro Jaya ini. Tapi juga menjanjikan akan memberikan hadiah untuk anggotanya yang mampu membantu mengelola dana desa. Tito akan memberikan hadiah kepada Bhabinkamtibmas, dan dirinya juga bahkan akan memberikan hadiah promosi jabatan kepada para Kapolda dan Kapolres.

"Kapolda, Kapolres dan Kapolsek yang saya anggap berprestasi mampu kawal dana desa efektif saya akan berikan reward kepada mereka. Kapolda saya promosi, Kapolres promosi atau sekolah, Kapolsek promosi," ujarnya.

"Termasuk Bhabinkamtibmas mungkin tiket order sekolah perwira. Sudah saya berikan pada minggu lalu saya berikan 43 orang, saya ingin mereka berlomba," sambungnya.

Selain itu, untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa nanti. Ditingkat Mabes Polri, akan dikordinir langsung oleh Kepala Kordinator (Kakor) Bina Masyarakat (Binmas) Irjen Arkian Lubis dengan diwakili oleh Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin. Ditingkat Polda, akan dipimpin Direktur Binmas dan dibantu bagian Propam.

Selanjutnya di tingkat Polres akan dipegang oleh Kasat Binmas dan seksi Propam, dan setelah itu ditingkat Polsek. Kepada jajarannya, Tito sudah meminta untuk melakukan rapat internal kepada anggotanya itu.

Dalam waktu dekat ini, Tito juga akan mengadakan evaluasi terkait dana desa dengan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia. Evaluasi itu sendiri, nantinya akan dilakukan secara rutin per tiga bulan.

"Setelah itu saya sampaikan akan lakukan evaluasi bulan Desember evaluasi pertama untuk anggaran tahun 2017. Lalu untuk anggaran tahun 2018 selama periode per tiga bulan kami adakan evaluasi," tandasnya.

Baca juga:
Jokowi perintahkan ada pendampingan dalam penggunaan dana desa
Kapolri, Mendes dan Mendagri teken MoU terkait pengawasan dana desa
Kapolri sebut personel awasi dana desa bukan cari kesalahan terus ditangkap
3 Tahun Jokowi-JK, anggaran transfer ke daerah terus meningkat