Curhat kondisi pendidikan di Indonesia, ICW temui Menteri Anies

ICW melaporkan sejumlah kendala pendidikan, seperti Kurikulum 2013, penghapusan UN dan sekolah gratis.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan menerima sejumlah perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Pendidikan, di kantor Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Jumat (14/11).

Pertemuan tersebut digelar untuk membahas mengenai masalah azas dan mutu pendidikan di Indonesia, serta realisasi pembenahan dalam segala lini pada aspek dunia pendidikan yang digawangi Kemendikbud sebagai penanggung jawabnya.

Dalam pemaparannya, Koordinator ICW Febri Hendri mengatakan ada sejumlah aspek yang difokuskan pihaknya, mengenai kondisi dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Seperti masalah Kurikulum 2013 yang memerlukan evaluasi dalam metode dan substansinya, masalah relevansi ujian nasional terkait manfaat penyelenggaraannya, serta masalah korupsi dalam dunia pendidikan di Indonesia.

"Kami dari ICW telah merangkum sejumlah modus korupsi dalam dunia pendidikan, yang kerap terjadi dalam sejumlah sektor, seperti misalnya sektor Dana Alokasi Khusus (DAK), dana buku, infrastruktur sekolah, gaji guru, dana operasional, sarana dan prasarana sekolah, infrastruktur disdik, bahkan sampai penyusunan APBD untuk setiap dinas pendidikan di berbagai daerah," kata Febri dalam pemaparannya di Kemendikbud pada Jumat (14/11).

Febri mengatakan bahwa korupsi dalam dunia pendidikan ini merupakan malapetaka yang sangat dahsyat. Karena dengan adanya korupsi pada sejumlah sektor di dunia pendidikan, maka segala program yang dibuat menjadi tidak terasa manfaatnya, seperti misalnya program sekolah gratis.

"Seharusnya sekolah gratis itu benar-benar bisa menyediakan semua kebutuhan para peserta didik, sehingga mereka tidak perlu dipusingkan lagi mengenai biaya apapun, dan bisa fokus belajar," kata Febri.

"Maka kami di sini ingin memberi semacam PR berupa masukan kepada pihak Kemendikbud, dimana kami harapkan ke depannya Kemendikbud bisa segera membuat strategi nasional dalam memberantas korupsi, terutama di dunia pendidikan itu sendiri," katanya menambahkan.

Sementara itu perwakilan dari Koalisi Pendidikan, Jimmy Paat mengatakan, pihaknya ingin memberikan evaluasi mengenai kualifikasi guru, dengan menekankan fokus pada Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK). Dirinya juga membahas mengenai aspek kesejahteraan guru dan tenaga pengajar, terutama para guru honorer, agar bisa lebih diperhatikan oleh pihak Kemendikbud.

Selain itu, Jimmy juga meminta ketegasan dari Menteri Anies Baswedan, untuk menghapus ujian nasional, terkait ketidakefisienan penyelenggaraan serta manfaat di balik pelaksanaannya yang memakan biaya cukup tinggi tersebut.

"Terkait kualifikasi guru, kami akan memberikan masukan kepada pihak Kemendikdasmen, agar tidak segan menutup LPTK yang tidak memiliki standar. Hal ini menjadi penting, mengingat guru merupakan ujung tombak di dunia pendidikan. Kami juga berharap Kemendikbud bisa memberikan stimulus kepada para kepala sekolah dan pengawas sekolah, agar bisa melakukan pemantauan terkait kualitas gurunya" kata Jimmy.

"Kami juga ingin memberikan rekomendasi mengenai kesejahteraan para guru, terutama yang masih tenaga honorer, serta ketegasan dari Pak Anies sebagai menteri untuk meniadakan ujian nasional karena efektivitas dan efisiensi penyelenggaraannya sudah tidak relevan lagi," kata Jimmy menambahkan.

Menanggapi berbagai masukan dari pihak-pihak tersebut, Anies Baswedan mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta diskusi. Dirinya juga menekankan bahwa dunia pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dan segenap lapisan masyarakat.

"Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, di mana seluruh lapisan masyarakat harus bergotong royong dalam melaksanakannya. Saya terima semua berkas masukan ini, untuk dipelajari kembali sampai pertemuan kita selanjutnya nanti," kata Anies sambil menutup acara diskusi tersebut.