DPR Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal, Calon Daftar Pakai Putusan MK

DPR Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal, Calon Daftar Pakai Putusan MK.

berita video
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR Terpilih Periode 2024-2029

580 caleg DPR RI terpilih Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 ditetapkan oleh KPU

DPR
Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR

Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset
Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR

Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

DPR
DPR akan Panggil Pemerintah soal Pemotongan Gaji untuk Tapera

Pemanggilan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman atas aturan tersebut.

Tapera
Ini Pesan Puan Maharani untuk Anggota DPR RI Periode 2024-2029

Puan juga mengapresiasi kinerja DPR selama lima tahun ini karena adanya peningkatan kerja dan citra.

Puan Maharani
Gaji PPPK Naik per Januari 2024, Ini Daftar Lengkapnya

Aturan kenaikan gaji PPPK diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024.

Gaji PPPK
DPR Setujui 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftarnya

Terdapat 41 RUU dan 5 daftar RUU kumulitif terbuka yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025.

Prolegnas Prioritas
DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

DKJ
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

RUU Perampasan Aset
Ini Daftar Anggota DPR MPR Periode 2024-2029 Termuda dan Tertua

Sebanyak 580 anggota DPR akan dilantik besok, Selasa (1/10).

DPR