Daripada dikorup, Ahok cuek saja penyerapan anggaran DKI rendah

Salah satu program yang dihentikan adalah pengadaan bus transjakarta. Ahok menemukan banyak kejanggalan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak ambil pusing dengan rendahnya penyerapan anggaran DKI Jakarta. Sampai November 2014, baru 36,07 persen dari total jumlah APBD 2014 sebesar Rp 76,9 triliun yang diserap.

Padahal DKI telah menargetkan penyerapan seharusnya lebih tinggi yang didapat tahun lalu yang mencapai 84,5 persen.

"Enggak apa-apa penyerapannya rendah," kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (8/12).

Ahok mengaku telah mengetahui permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran tersebut. Menurutnya ada 10 dinas di DKI yang memang tidak memiliki kinerja yang baik.

Dia menyebutkan, salah satu permasalahan penyerapan anggaran rendah di 10 dinas itu lantaran program yang tidak jelas. Sehingga beberapa program terpaksa dihentikan.

"Kita sudah tahu 10 dinas itu. Banyak anggaran tidak bisa dicairkan karena programnya tidak jelas. Makanya kita mau coret. Beberapa yang enggak mau, akan kita stop," kata Ahok.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan, dinas yang paling tak maksimal menggunakan anggaran adalah Dinas Perhubungan.

"Dishub itu tahun ini hanya menyerap anggaran sekitar 3,7 persen," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/11).

Salah satu penyebab kecilnya penyerapan anggaran di Dishub karena kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan Transjakarta dan bus sedang pada tahun anggaran 2013. Ditambah lagi, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memutuskan untuk tidak melanjutkan program tersebut. Padahal rencana pembelian tersebut memiliki nilai Rp 3,2 triliun.

Anggaran di Dishub sendiri mencapai Rp 4,12 triliun. Artinya, jika hanya 3 persen anggaran yang terpakai, maka Dishub DKI baru menggunakan anggaran sekitar Rp 120 miliar.

"Mereka (Dishub DKI) lebih berhati-hati atau sebanyak mungkin tidak mengadakan lelang. Kemarin saat kasus penyalahgunaan anggaran transjakarta dan bus sedang tahun 2013, banyak pejabat juga yang dipanggil Kejagung untuk menjadi saksi, makanya mereka mungkin takut menyerap anggaran," jelas Heru.

Selain Dishub, SKPD lain yang serapannya buruk adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Hingga kini, dinas yang dikomandoi oleh Nandar Sunandar itu baru mampu menyerap anggaran sebesar 7,7 persen.

Rendahnya serapan anggaran di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta terkendalanya pembelian lahan. Kemudian disusul, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta sebesar 9 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 6,29 triliun. Dari total dana tersebut, Rp 6,156 triliun digunakan untuk belanja langsung.