Dekati batas akhir tebusan WNI, Wapres JK tetap minta jalur dialog
Ada banyak faktor yang jadi pertimbangan pemerintah. Namun faktor utama tetap persoalan kemanusiaan.
Besok, Jumat (8/4) merupakan batas akhir pembebasan 7 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan untuk tetap mengutamakan dialog dalam proses negosiasi.
"Iya pemerintah tentu berpegang pada prinsip untuk tidak ditekan atau diamkan seperti itu. Pemerintah juga dahulu kan negosiasi secara kemanusiaan," ujar Wapres Jusuf Kalla di Kantornya, Kamis (7/4).
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Kapan Jenderal Wismoyo menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD? Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar menjabat Kepala Staf TNI AD dari tahun 1993 sampai 1995.
-
Kapan Djamaluddin Adinegoro lahir? Gunakan Nama Samaran Djamaluddin Adinegoro lahir di Talawi, sebuah kecamatan di Sawahlunto, Sumatra Barat pada 14 Agustus 1904.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Kapan Jenderal M Jusuf diangkat menjadi Panglima TNI? Saat memilih Jenderal M Jusuf menjadi Panglima TNI tahun 1978 pun Soeharto mengejutkan banyak pihak.
JK sapaan akrabnya menuturkan, saat ini Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan TNI sudah bekerja dengan baik dalam upaya membebaskan WNI di Filipina. "Ya ini kan karena mendahulukan dialog dulu. Di mana mana penyelesaian sandera itu begitu. Melihat apa kemungkinan gimana baiknya, dahulukan faktor kemanusiaan," kata dia.
Wapres menambahkan, ada banyak faktor yang jadi pertimbangan pemerintah. Namun faktor utama tetap persoalan kemanusiaan sehingga pendekatan dialog tetap dikedepankan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang mengaku telah menyiapkan penyelamatan dengan cara militer terhadap WNI yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Namun pergerakan dimulai ketika pemerintah Filipina meminta bantuan.
"Bukan siap lagi, lebih dari siap. Tapi kan, ada aturan kalau mau masuk wilayah itu (Filipina)," kata Menhan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (7/4).
Dikatakan Menhan, pemerintah Filipina telah menyiapkan pasukan sebanyak tiga batalyon di sekitar lokasi penyanderaan. "Ada tiga batalyon. Kami harapkan nggak lama karena diharapkan negosiasi bisa menambah waktu dan selesai seperti apa yang diharapkan," tambahnya.
Seperti diketahui, 10 anak buah kapal Tugboat Brama disandera kelompok separatis Abu Sayyaf. Kelompok itu meminta tebusan 50 juta peso (setara Rp 15 miliar). Kesepuluh sandera itu adalah Peter B Tonson (kapten), Julian Philip, Mahmud, Suriansyah, Surianto, Wawan Saputra, Bayu Oktavianto, Reynaldi, Alvian Elvis Peti, serta Wendi Raknadian. Mereka sudah disandera setidaknya dua hari sebelum 26 Maret. Kelompok teroris berbaiat pada ISIS itu menuntut tebusan harus diberikan paling lambat pada 8 April.
Baca juga:
Besok batas waktu terakhir, Menhan bersikeras tak beri duit tebusan
Menkum HAM soal Abu Sayyaf: Kita tak mau berakhir dengan tidak baik
Menhan sebut Abu Sayyaf yang sandera 10 WNI kelompok kurang makan
DPR dukung pemerintah utamakan negosiasi bebaskan 10 WNI disandera
Besok tenggat waktu, uang tebusan 10 WNI sudah disiapkan
Waktu tebusan sandera WNI mau habis, Menlu monitor otoritas Filipina
Jangan lewatkan:
[Polling] Pilih calon Gubernur favoritmu di Pilkada DKI 2017
Komisi III minta AKBP Untung berhenti daripada minta pamrih
Krishna Murti sentil AKBP Untung soal lumpuhkan teroris tak dihargai
Ahok akui bagi-bagi kerjaan kepada Sunny dan kerabat lainnya
TNI gregetan ingin maju serang Abu Sayyaf tapi ditahan Filipina