Demokrat tak masalah Koopsusgab diaktifkan, tapi bubar pasca RUU Terorisme disahkan
Menurut Syarief Hasan, Koopsusgab dapat dibentuk sebelum Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terorisme disahkan.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI diperlukan untuk memberantas terorisme. Menurutnya, Koopsusgab dapat dibentuk sebelum Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terorisme disahkan.
"Jadi kalau ada langkah presiden seperti itu ya saya pikir boleh-boleh saja dan memang harus demikian. Nah tetapi begitu UU terorisme diketok palu, berarti badan itu sudah tidak perlu lagi," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Partai Demokrat menentukan arah politiknya? "Setelah itu mungkin ke depannya baru lah akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan, yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini,"
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
-
Bagaimana peran Ditjen Polpum Kemendagri dalam menangani radikalisme dan terorisme? Ketua Tim Kerjasama Intelijen Timotius dalam laporannya mengatakan, Ditjen Polpum terus berperan aktif mendukung upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
-
Dimana serangan teroris terjadi? Serangan tersebut terjadi di gedung teater Crocus City Hall yang berlokasi di Krasnogorsk, sebuah kota yang terletak di barat ibu kota Rusia, Moskow.
-
Mengapa Partai Demokrat akan membahas arah politiknya? "Nah kita akan melangkah ke mana? Karena ini nasib bangsa dan negara yang sedang kita perjuangkan, tentu kita akan dalami betul setiap data dan fakta serta harapan dari rakyat untuk Indonesia yang lebih baik,"
Menurutnya pembentukan komando semacam itu diperlukan untuk memberantas terorisme yang sedang marak. Meskipun sebenarnya sudah ada Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang di dalamnya sudah ada pelibatan TNI, namun BNPT masih perlu ada penguatan dari lembaga tersebut.
"Pembentukan badan lagi itu saya pikir kan sebenarnya sudah ada BNPT yang sebenarnya tinggal ditingkatkan fungsi dan tugasnya. Karena menurut pansus, BNPT adalah lembaga yang paling bisa diandalkan untuk itu dan itu akan mewadahi soal TNI akan ada di situ," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengklaim Presiden Jokowi sudah merestui pembentukan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan untuk menanggulangi terorisme di Indonesia. Satuan Komando ini akan diisi prajurit-prajurit terpilih dari satuan-satuan antiteror Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo TNI AU.
"Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI sudah direstui oleh Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/5).
Baca juga:
Bamsoet mendadak 'baper' saat DPR jadi kambing hitam peristiwa bom & terorisme
Eks Menkum HAM: Mengutuk terorisme tidaklah perlu dengan cara ekstrem
4 Poin krusial yang bikin revisi UU terorisme molor
RUU Terorisme diketok, Polri makin garang atau abuse of power?
Ruang gelap di rumah Wiranto hingga deal revisi UU Terorisme