Desmond sebut TNI berpolitik karena ingin sejahtera

Desmond sebut TNI berpolitik karena tak sejahtera. Pada rezim Orde Baru, kata Desmond, TNI yang lebih sering mendapatkan rente. Hal inilah yang dia duga melatarbelakangi keinginan Panglima TNI untuk meminta TNI kembali memiliki hak berpolitik.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menginginkan hak politik bagi anggota TNI. Gatot ingin agar nantinya anggota TNI memiliki hak politik seperti warga sipil dan bisa mengekspresikan pandangan politiknya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menduga keinginan Panglima TNI tersebut didasari atas keinginan TNI mendapatkan materi yang lebih dengan kembali terjun ke politik. TNI dahulu memang menganut sistem dwifungsi dengan diperbolehkan mendapatkan hak politik dengan menempati kursi di parlemen.

Pada rezim Orde Baru, kata Desmond, TNI yang lebih sering mendapatkan rente. Hal inilah yang dia duga melatarbelakangi keinginan Panglima TNI untuk meminta TNI kembali memiliki hak berpolitik.

"Zaman Orde Baru kan TNI yang lebih banyak mendapat rente. Itu kan ujungnya, ini bicara pada nilai uang. Nilai materi yang didapatkan," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/10).

Meski demikian, Desmond menilai wajar keinginan Panglima TNI tersebut. Sebab dia menilai TNI tak mendapatkan fasilitas, kesejahteraan yang memadai sehingga membuat TNI mengalami kecemburuan.

"Kenapa TNI tidak diberikan fasilitas yang baik dalam konteks pertahanan, baik kesejahteraan, tempat latihan, sistem, mutasi, dll. Kenapa kesannya hari ini mereka ingin terlibat dalam politik? Karena ada kecemburuan," ujarnya.

Desmond menilai pascareformasi, nasib TNI tak diperhatikan. Maka dari itu, dia menilai ada baiknya pemerintah memberikan fasilitas maupun kesejahteraan yang baik bagi TNI sehingga tak lagi ingin masuk ke dunia politik hanya demi mendapatkan kesejahteraan.

"Semangat reformasi kan menginginkan TNI tidak berpolitik dalam rangka tidak memihak dalam kekuasaan. Kalau gagasan ini sebenarnya adalah gagasan-gagasan ‎karena Republik ini kacau balau. Ada proses reformasi yang tidak dipahami oleh pimpinan negara ini. Jadi bukan yang salah semangat reformasinya, tapi yang salah adalah, kenapa TNI tidak diberikan fasilitas yang baik dalam konteks pertahanan," ujarnya.