Di KTT COP26, Jokowi Pertanyakan Kontribusi Negara Maju Atasi Perubahan Iklim
"Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 82 persen pada 2020," kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertanyakan kontribusi negara-negara maju dalam membantu negara berkembang, termasuk Indonesia menghadapi perubahan iklim. Pasalnya, perubahan iklim dinilai sebagai ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global.
Hal itu disampaikan Jokowi saat berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP26 di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Senin, 1 November 2021. Dalam kesempatan itu, Jokowi memamerkan upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam penanganan perubahan iklim.
-
Bagaimana cara Jokowi mengatasi perubahan iklim? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengajak para pemimpin dunia untuk memperkuat pasokan air? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pemimpin dunia untuk memperkuat pemenuhan air bagi kebutuhan 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80 persen pangan dunia.
-
Kenapa Jokowi mengatakan ancaman perubahan iklim itu nyata? “Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Di mana Presiden Jokowi mengunjungi panen padi dan gerakan olah tanah? Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengunjungi panen padi sekaligus gerakan olah tanah dan percepat tanam di hamparan persawahan yang diairi Bendung Daerah Irigasi Gumbasa, Kabupaten Sigi.
-
Mengapa Presiden Jokowi menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam pengelolaan air? “Ini untuk meneguhkan komitmen dan merumuskan aksi nyata terkait pengelolaan air inklusif dan berkelanjutan,” ujar Jokowi. Hal ini dikatakan Presiden RI, karena air memegang peran penting dan sentral bagi kehidupan umat manusia. Bahkan begitu pentingnya hingga air disebut sebagai the next oil di masa depan. Begitu pula jika dilihat dari sisi ekonomi. Kekurangan air, ujar Presiden Jokowi, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen sampai 2050.
"Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 82 persen pada 2020," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa (2/11/2021).
Tak hanya itu, Indonesia telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektare sampai 2024, terluas di dunia. Indonesia juga merehabilitasi 3 juta lahan kritis dalam 2010-2019.
"Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia, akan mencapai _carbon net sink_ selambatnya tahun 2030," ucapnya.
Di sektor energi, Indonesia juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik dan pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara.
Selain itu, Indonesia memanfaatkan energi baru terbarukan, termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis energi bersih. Termasuk, pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara.
Namun, Jokowi menilai hal ini belum cukup menyelesaikan masalah iklim. Menurut dia, dibutuhkan dukungan dan kontribusi dari negara-negara maju untuk menangani masalah perubahan iklim.
"Tetapi, hal itu tidak cukup. Kami, terutama negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi dihijaukan serta negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon membutuhkan dukungan dan kontribusi dari negara-negara maju," jelas Jokowi.
Dia memastikan bahwa Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif seperti pembiayaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau.
Jokowi menyampaikan penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju, merupakan _game changer_ dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.
"Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net-zero emission dunia. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Program apa yang didukung untuk pencapaian target SDGs yang terhambat akibat pandemi?" tegas dia.
Dia menyebut carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan dan berintegritas, inklusif dan adil harus diciptakan.
Sebagai penutup, di KTT ini atas nama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil (AIS), Jokowi menyebut bahwa Indonesia merasa terhormat dapat menyirkulasikan pernyataan bersama para Pemimpin AIS Forum.
"Sudah menjadi komitmen AIS Forum untuk terus majukan kerjasama kelautan dan aksi iklim di UNFCCC," tutur Jokowi.
Reporter: Lizsa Egeham
Baca juga:
Apresiasi Komitmen Investasi Perusahaan Inggris, Jokowi Tekankan Soal Ekonomi Hijau
Jokowi Tetap Bekerja Secara Virtual Selama Karantina usai Lawatan Keluar Negeri
Jokowi-Joe Biden Bertemu di Sela COP26, Bahas Stok Vaksin hingga Afghanistan
Bertemu PM Shtayyeh, Jokowi Tegaskan Dukungan RI untuk Palestina Jadi Negara Merdeka
Bertemu Jokowi, Investor Inggris Siap Tanamkan USD9,29 Miliar ke Indonesia