Digugat ke MK, Jokowi Sebut Pengangkatan Wamen Sesuai UU
Jokowi mengambil contoh Kementerian BUMN yang menaungi 143 perusahaan. Menurutnya, Menteri BUMN Erick Thohir tentu memerlukan wamen untuk mengawasi ratusan perusahaan tersebut.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi gugatan pengangkatan wakil menteri atau wamen di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menegaskan, pengangkatan wamen sudah sesuai dengan amanat UU. UU yang dimaksud yakni nomor 39 tahun 2018 tentang Kementerian Negara.
"UU-nya kan juga tercantum jelas. Meskipun ada yang gugat, saya kira nggak ada masalah," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Siapa saja yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Sejumlah petinggi PT Vale Indonesia Tbk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/8) pagi. Petinggi PT Vale yang datang ke Istana di antaranya Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy, Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani, dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Jokowi menepis anggapan bahwa penambahan wamen adalah pemborosan dan bagi-bagi kekuasaan kepada tim sukses Pilpres 2019. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, wamen sangat diperlukan untuk membantu menteri dalam menjalankan tugas berat.
"Kita ini mengelola negara sebesar 17 ribu pulau, 267 juta jiwa itu tidak mungkin dikerjakan untuk kementerian-kementerian tertentu yang memiliki beban berat. Tentu saja membutuhkan kontrol, pengawasan, butuh cek lapangan," jelasnya.
Jokowi kemudian mengambil contoh Kementerian BUMN yang menaungi 143 perusahaan. Menurutnya, Menteri BUMN Erick Thohir tentu memerlukan wamen untuk mengawasi ratusan perusahaan tersebut.
"Contoh lagi Kementerian Desa. 75 Ribu desa di seluruh Tanah Air hanya ditangani Menteri Desa saja. Siapa yang ngontrol dananya? Siapa yang ngontrol bahwa anggaran sampai? Tujuannya ke sana," sambungnya.
Jokowi meminta publik tak sekadar melihat pemerintah dari sisi jumlah birokrat. Yang terpenting keberadaan birokrat bisa menyelesaikan tugas dan persoalan yang dihadapi bangsa.
"Ini tidak masalah banyaknya dong. Jangan menilai sesuatu dari banyaknya, bandingkan dengan negara-negara yang berpenduduk lebih sedikit, organisasinya seperti apa, efektivitas seperti apa," ucapnya.
Baca juga:
Posisi Wakil Menteri Digugat ke MK
Angela Tanoesoedibjo: Pariwisata Selaras dengan Konservasi Alam Jadi Tantangan Utama
'Banjir' Wakil Menteri di Kabinet Jokowi
Menko Luhut Ungkap Alasan Ahok Ditawari Jabatan di BUMN
Sambangi Menteri Erick Thohir, Ahok Ditawari Jabatan di BUMN
Wacana Penambahan Wakil Menteri di Mata Pengusaha
VIDEO: Cerita Wamendes Datangi Desa Siluman