Dirundung masalah, pantaskah kongres HMI dilanjutkan?

Kader bikin onar, tidak bayar makan, hingga dana bantuan terancam dibekukan. Semua malah saling tuding.

Permasalahan belum juga pergi dari gelaran Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke-29 di Pekanbaru, Riau. Sejak awal, yang terangkat ke permukaan hanyalah kejadian buruk.

Kemarin, delapan kader HMI diduga berasal dari Sulawesi Selatan dan Barat menjadi tersangka. Menurut polisi, mereka kedapatan membawa senjata tajam dan benda-benda terlarang lainnya. Itu setelah polisi menggeledah saat gerombolan itu berkumpul di Gelanggang Olahraga Pekanbaru.

Persoalan tak berhenti sampai di situ. Pemilik rumah makan Umega di Kabupaten Indragiri Hulu menuntut pembayaran utang makanan. Sebab, kedainya pada Sabtu pekan lalu diserbu oleh rombongan kader HMI, tetapi setelah makan mereka tidak membayar dan malah mengancam. Meski menurut petinggi HMI di daerah itu tagihan sudah diselesaikan, tetapi sang pemilik rumah makan menyangkalnya.

Belum lagi soal dana penyelenggaraan kongres, yang kabarnya disokong lewat APBD Pemprov Riau sebesar Rp 3 miliar. Bahkan, ada kabar duit yang belum cair itu tak bakal diberikan lantaran proses persetujuannya dianggap janggal. Kemudian kusutnya jadwal agenda sidang, utamanya buat suksesi kepemimpinan.

Seorang Anggota DPRD Riau, H. M. Adil, tidak menjamin bakal memenuhi harapan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) buat mendapatkan dana Rp 3 miliar dari Pemprov Riau. Meskipun penganggaran dana buat HMI sudah disetujui Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman, tetapi masih ada kemungkinan dana itu dibatalkan.

"Sekarang secara penganggaran memang sudah. Tapi nanti kan bisa saja berubah. Bisa dibatalkan. Ini bukan duit Plt Gubernur Riau. Ini dana rakyat," kata Adil saat ditemui merdeka.com di kantor Pemprov Riau kemarin.

Selama menjadi anggota DPRD Riau, Adil mengaku belum mendengar dan melihat ada pengajuan bantuan dana buat kongres HMI. Namun, dia heran tiba-tiba ada pihak yang menyepakati uluran dana Rp 3 miliar.

"Itu yang kecolongan," keluh Adil.

Tidak hanya merencanakan pembatalan dana hibah HMI, Adil mengaku bakal menelusuri proses administrasi dijalankan HMI. Yakni menelusuri apakah pengajuan ini melalui proposal, atau hanya dengan cara melobi segelintir orang duduk di DPRD Riau.

"Masukkan proposal itu ada tahapan. Harus ada rekomendasi dari dinas. Kalau tidak ada rekomendasi tidak boleh. Nah, itu proposal kapan masuknya?" ujar Adil.

"Kasihan kalau kami ada temuan yang tidak dinginkan gara-gara kongres HMI. Nanti kalau mereka kembali dan acara selesai kemudian kami bermasalah di Riau. Apalagi fasilitas kami semua dihancurkan," tambah Adil.

Anggota Fraksi Hanura DPRD Riau itu mengaku kecolongan terkait persetujuan dana buat kongres HMI ke-29.

"Kalau saya pribadi, saya kecolongan ada dana dari APBD Riau Rp 3 miliar itu. Pada waktu itu memang saya enggak tahu, saya lagi di luar daerah," ucap Adil.

Menurut Adil, yang mengetahui soal tawar menawar dana hibah untuk HMI adalah komisi C DPRD Riau. Dia mengaku terkejut ada persetujuan kucuran dana sebesar Rp 3 miliar itu buat kongres HMI.

"Saya selaku anggota DPRD merasa kaget. Itu dana besar sekali. Saya enggak tahu juga itu gedung-gedung yang dipakai dibayar atau tidak," imbuh Adil.

Kongres HMI digelar di Pekanbaru, Riau pada 22 hingga 26 November menjadi bahan perbincangan. Sebab, duit bantuan buat kongres jumlahnya lebih besar ketimbang buat penanganan kebakaran lahan dan hutan.

Dalam menangani kebakaran lahan dan hutan, DPRD Riau hanya menyetujui dana Rp 1,5 miliar. Meski demikian, dana Rp 3 miliar itu belum dicairkan oleh DPRD Riau karena ada beberapa anggota DPRD yang tidak menyepakati pemberian duit.