Dokumen senilai Rp 1,15 T disita KPK di Dinkes Aceh adalah DIPA
Penggeledahan ini lanjutan untuk mencari bukti tambahan kasus dugaan suap Gubernur Aceh non-aktif, Irwandi Yusuf Dana Alokasi Khusus (DOK) Aceh tahun 2018.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menyita dokumen senilai Rp 1,15 triliun saat melakukan penggeledahan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh. Penggeledahan ini lanjutan untuk mencari bukti tambahan kasus dugaan suap Gubernur Aceh non-aktif, Irwandi Yusuf Dana Alokasi Khusus (DOK) Aceh tahun 2018.
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, dokumen yang disita KPK di Dinkes Aceh itu merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dokumen DIPA itu sebenarnya bisa didapatkan di mana saja dan itu merupakan dokumen biasa.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
"Itu DIPA dan dokumen ini bisa didapatkan di mana-mana," kata Nova Iriansyah, Kamis (12/7).
Menurutnya, penyitaan dokumen DIPA oleh KPK merupakan standar penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena KPK dalam mendalami kasus harus mendapatkan dokumen di Locus Delicti.
"Prosedur KPK memang harus diambil di locus perkara, itu data DIPA dari dana Otsus di Dinkes Aceh," jelasnya.
Kata dia, penyitaan dokumen tersebut oleh penyidik KPK bukan berarti ada dugaan terjadi kecurangan. Namun, itu dokumen kemungkinan memang dibutuhkan KPK dalam mengusut kasus yang sedang dilakukan penyelidikan.
"Tidak ada kecurangan, itu dana DIPA yang meyangkut dana Otsus. Itu standar penyelidikan," tegasnya.
Pada saat penyidik KPK melakukan penggeledahan Dinkes Aceh, Rabu (11/7) lalu menyita sejumlah dokumen, termasuk dokumen DIPA senilai Rp 1,15 triliun.
Penyidik KPK juga menyita sejumlah dokumen lainnya di Dinas Pendidikan Aceh setelah dilakukan penggeledahan. Bahkan ruang kerja kepala dinas pun sempat disegel dan digeledah oleh penyidik KPK.
Baca juga:
Dalami kasus suap Irwandi Yusuf, KPK akan periksa 9 saksi
KPK diminta usut dana eks kombatan GAM Rp 650 miliar
21 Saksi diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap DOK Aceh
KPK periksa Steffy Burase terkait kasus Suap Gubernur Aceh pekan depan
KPK temukan dokumen proyek Rp 1,15 T saat geledah kantor Dinkes Aceh
KPK kembali geledah kantor Dinas Pendidikan dan Kesehatan terkait OTT Gubernur Aceh