DPR Desak Pemerintah Percepat Pengadaan APD untuk Tenaga Medis
Dia mengatakan, pantauan di lapangan pihaknya di rumah sakit dan klinik saat ini kesulitan mendapatkan berbagai jenis APD mulai dari masker, sarung tangan, pelindung muka, kaca mata, pakaian pelindung medis, hingga sepatu pelindung.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak meminta pemerintah mempercepat pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis maupun pasien di seluruh rumah sakit di Indonesia seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, saat ini kelangkaan APD masih menjadi masalah krusial di berbagai daerah. Kalaupun ada dipasaran, harganya sangat mahal sehingga kondisi tenaga medis saat ini kian terancam keselamatannya.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
"Kami banyak menerima pengaduan dari berbagai pihak terutama pengelola rumah sakit dan tenaga medis yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan APD. Padahal, jumlah pasien positif terus mengalami kenaikan di berbagai daerah," kata Amin Ak melalui keterangan tertulisnya, Senin (6/4/2020).
Dia mengatakan, pantauan di lapangan pihaknya di rumah sakit dan klinik saat ini kesulitan mendapatkan berbagai jenis APD mulai dari masker, sarung tangan, pelindung muka, kaca mata, pakaian pelindung medis, hingga sepatu pelindung.
Selain itu, yang juga masih sulit didapat para tenaga medis antara lain, alkohol, disinfektan, dan hand sanitizer yang merupakan hal penting untuk membersihkan diri dari virus.
"Harus ada terobosan agar semua kebutuhan tersebut tersedia dan terjangkau di lapangan. Para dokter dan tenaga medis yang berjibaku melawan Corona bukan hanya di rumah sakit-rumah sakit besar, namun hingga ke rumah sakit kecil di daerah bahkan klinik pribadi," katanya.
"Mereka sudah cukup lama mengeluhkan APD dan bahan-bahan pembersih medis tersebut," lanjutnya.
Oleh karena itu, kata Amin, produksi massal APD sudah sangat mendesak, bukan hanya untuk melindungi tenaga medis namun juga untuk menekan harga dipasaran yang melambung tinggi.
Dalam jangka pendek ini, Amin juga meminta pemerintah mengendalikan harga APD ke tingkat yang wajar agar pihak rumah sakit dan klinik mampu membeli untuk melindungi tenaga medis.
Selain mengandalkan perusahaan swasta dalam memproduksi APD, Amin juga meminta Kementerian BUMN untuk menugaskan sejumlah BUMN strategis dalam memproduksi APD ini.
Amin menyoroti BUMN Kimia Farma yang tidak memproduksi masker dan hanya mengandalkan pihak ketiga sebagai pemasok.
"Dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, tidak bisa lagi business as usual, namun harus bisa bergerak cepat karena kondisinya sudah darurat," katanya.
Amin juga mendesak Kementerian BUMN untuk menugaskan sejumlah BUMN strategis untuk memproduksi ventilator (alat bantu pernafasan) karena kebutuhannya saat ini sangat tinggi.
"Tidak perlu ventilator canggih, yang penting berfungsi baik dan bisa digunakan oleh pasien," lanjutnya.
Amin juga mendesak Kementerian Perindustrian untuk tidak lagi mengimbau namun 'memaksa' industri otomotif berpartisipasi aktif memproduksi ventilator, seperti yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat.
"Angka kematian tinggi, salah satunya karena minimnya ventilator yang dimiliki rumah sakit-rumah sakit di berbagai daerah. Sulitnya pasien positif Covid-19 bernafas memperburuk kondisi pasien sehingga meningkatkan angka kematian," pungkasnya.
Baca juga:
Gugus Tugas Minta Ketua RT & RW Tegakkan Disiplin Jaga Jarak untuk Cegah Corona
Anak Belajar dari Rumah: Menguji Kesabaran dan Bikin Keteteran Para Ibu
Ketua Gugus Tugas Covid-19 Minta Kemenkes Imbau Dokter Gigi dan THT 'Libur' Praktik
Kabareskrim: Jangan Coba-Coba Bermain Harga atau Menumpuk Barang saat Pandemi
Sri Mulyani Sebut Masih Ada Sektor yang Berpotensi Tak Terdampak Corona
Kemenperin Buat Aplikasi Angkutan Logistik Tetap Berjalan di Tengah Pandemi Corona