DPR Minta Kemenpan-RB Tak Asal Beri Penghargaan Bebas Korupsi
Meski demikian, Mantan Jubir KPK ini tidak menyebutkan secara rinci daerah dan institusi mana yang dia maksud.
Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo memperhatikan betul kualitas institusi dalam pelaksanaan komitmen antikorupsi. Dengan pernyataan tersebut, Johan menyoroti penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang disampaikan Kemenpan-RB.
"WBK ini jangan hanya sekedar angka-angka saja yang kemudian, tapi di lapangan tidak mencerminkan apa yang menjadi tujuan diadakannya WBK itu," ujar dia, dalam rapat, di kompleks parlemen, Selasa (23/6).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Ki Joko Bodo meninggal? Pada 22 November 2022, ia tutup usia di usia 58 tahun.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Kapan Ridwan Kamil mencoblos? Hal itu ia sampaikan usai mencoblos surar suara di TPS 45, Jalan Gunung Kencana, Ciumbuleuit, Kota Bandung, Rabu (14/2).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Kapolda Kepri mencium istrinya? Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Yan Fitri Halimansyah tertangkap kamera sedang mencium istrinya saat melantik ratusan calon anggota Polri di Polda Kepri.
Sebagai contoh dia menyebutkan, ada pemerintahan daerah dan lembaga yang pejabatnya malah diciduk KPK. Padahal menerima penghargaan WBK.
Meski demikian, Mantan Jubir KPK ini tidak menyebutkan secara rinci daerah dan institusi mana yang dia maksud.
"Beberapa waktu lalu tahun lalu kalau tidak salah sebuah pemerintahan daerah bahkan kementerian dapat penghargaan dari KPK kemudian minggu depan gubernurnya ditangkap," ungkap dia.
"Atau beberapa hari kemudian ada pejabat yang dapat WBK kementeriannya ditangkap KPK," imbuh dia.
Berdasarkan pengalaman tersebut, Johan menyarankan agar penilaian WBK dilakukan dengan metodologi yang benar. Sehingga ada kesesuaian antara penghargaan dan pelaksanaan komitmen antikorupsi.
"Sudah ada beberapa contoh orang dapat penghargaan bahkan KPK memberikan penghargaan terkait kinerja pencegahan yang dilakukan di kementerian atau pemerintahan daerah tetapi ironinya justru kepala daerah ditangkap."
"Artinya penilaian selama ini sekedar angka-angka saja yang tidak mencerminkan kejadian yang sebenarnya di tingkat lapangan," tandas Johan.
Baca juga:
Pemangkasan Eselon Jadi Syarat Kenaikan Tunjangan Kinerja
Soal Transformasi Birokrasi, Menpan-RB Ambil Contoh Sopir Taksi
Menpan RB Akui 70 Persen ASN Tak Netral Saat Pilkada
Pagu Anggaran Kementerian PANRB di 2021 Sebesar Rp277,7 Miliar
Meski Ada Corona, Pemindahan PNS ke Ibu Kota Baru Sesuai Tetap Sesuai Rencana
MenPAN-RB: Daerah Belum Jalankan Reformasi Birokrasi, Maaf Tunjangan Kinerja Ditunda