DPR yakin 36 e-KTP dari Kamboja bukan untuk kecurangan Pilkada

Ketua Komisi II Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali memastikan 36 buah E-KTP dari Kamboja bukan untuk dimanfaatkan untuk kecurangan di Pilkada Serentak 2017. Amali meyakini e-KTP diimpor ke Indonesia tidak mencapai ratusan ribu.

Ketua Komisi II Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali memastikan 36 buah E-KTP dari Kamboja bukan untuk dimanfaatkan untuk kecurangan di Pilkada Serentak 2017. Amali meyakini e-KTP diimpor ke Indonesia tidak mencapai ratusan ribu.

"Itu sekali lagi saya katakan, tidak sperti apa yang diisukan awalnya ratusan ribu. Dengan kondisi 36 lembar kita bisa pastikan itu bukan urusan pilkada atau kecurangan," kata Amali di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2).

Dugaan kuat E-KTP dari Kamboja akan digunakan untuk kejahatan ekonomi. Sebab, dalam paket tersebut ditemukan juga 32 buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan satu buah tabungan Bank Central Asia berisi Rp 500.000 dan satu Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berasal dari Kamboja.

"Tapi karena di situ NPWP, ATM buku tabungan, maka kemungkinan dugaan kami, itu untuk kejahatan ekonomi jadi enggak ada kegiatan dengan pilkada. Kalau ada NPWP, ATM, itu biar lah yang terkaitnya yang menyelidiki," terangnya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menduga kiriman paket 36 lembar KTP, 32 lembar kartu NPWP, satu buku tabungan, dan satu buah kartu ATM dari Kamboja untuk kejahatan cyber. Tak menutup kemungkinan juga bakal dipakai untuk kejahatan perbankan atau pencucian uang.

"Untuk memastikannya perlu waktu untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut," kata Heru dalam keterangannya, Kamis kemarin.

Saat ini, lanjut Heru, Bea Cukai sedang melakukan pendalaman bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri/Dukcapil. "Kami tengah berkoordinasi intensif untuk mengetahui motif dari pengiriman barang-barang tersebut," ucapnya.

Sementara itu, Polda Metro Jaya hingga kini belum menerima limpahan kasus tersebut. "Kita belum ada limpahan dari Bea Cukai, saya masih belum tahu berapa banyak (KTP yang disita)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya. "Nanti kita akan koordinasi dulu dengan pihak Bea Cukai Bandara," sambungnya.