Dukcapil Polisikan Akun Penyebar Informasi Jual Beli NIK & KK di Medsos
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan, pihak Dukcapil malah merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya dengan adanya informasi yang disebarkan tersebut.
Bareskrim Polri masih menunggu laporan resmi dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri terkait dugaan jual beli Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di media sosial.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan, pihak Dukcapil malah merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya dengan adanya informasi yang disebarkan tersebut.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kenapa Kementerian Perhubungan dan KNKT meneliti rangka eSAF? Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengatakan bahwa masyarakat diimbau untuk tidak terlalu khawatir terkait masalah rangka enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) sepeda motor Honda."Diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir karena saat ini sedang dalam proses perbaikan tentu untuk mengutamakan kendaraan bermotor yang berkeselamatan ke depannya. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti telah ditindaklanjuti,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Bagaimana cara Kementerian Perhubungan dan KNKT meneliti rangka eSAF? Pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini pun sudah melihat secara langsung proses pembuatan rangka eSAF di pabrik sepeda motor Honda di Kawasan Industri Indotaise Karawang pada Jumat (1/9).PT AHM membuat rangka eSAF dari raw material berupa High Strength Steel (HSS) yang diproses menjadi rangka dan kemudian dilakukan pelapisan coating dengan metode CED (Cathodic Electro Deposition) secara dipping (celup). Tidak hanya itu saja, pihak AHM juga kooperatif dalam kasus ini.
"Karena server data Dukcapil memiliki tingkat pengamanan yang ketat, berlapis, dan baik. Sulit untuk bisa ditembus," tutur Dedi dalam keterangannya, Rabu (31/7).
Dalam kasus ini, lanjut Dedi, akun Twitter @hendralm menyampaikan adanya dugaan jual beli NIK dan KK di media sosial. Namun begitu, dibanding menelusuri dugaan tersebut, Dukcapil memilih si pemilik akun sebagai sasaran.
"Si akun yang mengeluarkan konten itu (yang akan dilaporkan)," jelasnya.
Hal tersebut berdasarkan komunikasi awal antara penyidik Bareskrim Polri dengan pihak Dukcapil sebelum laporan resmi dibuat. Hasilnya, Dukcapil merasa adanya unsur pencemaran nama baik dan didiskreditkan. Termasuk menyoal maraknya berita bohong alias hoaks di sosial media.
"Kalau misalnya masyarakat yang membocorkan atau menyebarluaskan data kependudukan, sesuai Undang-Undang 2013 Pasal 95 a, ancaman hukuman dua tahun denda Rp 25 juta. Kalau staf Dukcapil yang membocorkan, Pasal 95 b, ancaman hukuman enam tahun, denda Rp75 juta," tutup Dedi.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Agar Tak Disalahgunakan, Warga Diimbau Buat Konsensus Saat Serahkan Data Identitas
Kemendagri Laporkan Jual Beli KK dan NIK di Medsos ke Bareskrim
Polisi Kejar Pemilik Akun Sebar Jual Beli Data NIK dan KK
Hati-Hati, Ramai NIK dan KK Diperjualbelikan di Media Sosial
Antusias Warga Kelurahan Kramat Ikut Bina Kependudukan
Mendagri Pastikan Tidak Ada Penggelembungan 1 Juta e-KTP di Pilpres 2019