Endus adanya kecurangan, KPK kirim Satgas ke Pertamina
Agus juga mengatakan KPK sudah mengendus adanya indikasi tindakan pidana korupsi pada kontrak yang dijalankan Pertamina.
Cegah terjadinya kecurangan di sektor migas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengirimkan Satuan Tugas (Satgas) ke PT Pertamina (Persero). Hal ini dilakukan setelah KPK mendapat kunjungan audiensi dari Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto. Tidak hanya audiensi Dirut Pertamina bersama KPK juga membahas kajian sektor hulu dan hilir migas.
"Satgas pertama sudah ditugaskan ke beras nah ini Satgas kedua segera kita akan deploy ke pertamina. Banyak hal yang perlu pendampingan dan terobosan supaya gerakan pak Dwi untuk membuat Pertamina menjadi selalu menegakan integritas menjadi lebih transparan," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, Kamis (24/3).
Secara tersirat Agus juga mengatakan KPK sudah mengendus adanya indikasi tindakan pidana korupsi pada kontrak yang dijalankan oleh Pertamina dengan beberapa pihak. Salah satunya kasus utang sewa terminal penyimpanan bahan bakar yang berada di Merak, Banten.
"Iya itu seperti yang disebutkan. Merak akan kita tindak lanjuti," ujarnya.
Seperti diketahui, beredar surat dugaan berisi intervensi dari mantan ketua DPR ke Pertamina. Dalam surat yang tersebut, Setya Novanto meminta PT Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) pada PT Orbit Terminal Merak (OTM). Selama ini PT Pertamina menyimpan bahan bakar di perusahaan tersebut.
Surat yang dilayangkan dengan kop Dewan perwakilan Rakyat (DPR) ditujukan ke Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto tertanggal 17 Oktober 2015. Dalam surat itu, Setya Novanto juga menyertakan beberapa surat lampiran. Semisal notulensi rapat negosiasi awal antara Pertamina dengan OTM, surat berisi penyesuaian kapasitas tangki timbun di PT Orbit Terminal Merak, surat review kerjasama pemanfaatan terminal BBM Merak, dan lainnya.
Keanehan dalam surat tersebut, Setya Novanto menyinggung nama Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya. Padahal saat ini Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina adalah Ahmad Bambang.
"Sesuai dengan pembicaraan terdahulu dan informasi dari bapak Hanung Budya Direktur Pemasaran dan Niaga, sekiranya kami dapat dibantu mengenai addendum perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan Bahan Bakar Minyak di Terminal Bahan Bakar Minyak antara PT pertamina (Persero) dengan PT Orbit Terminal Merak yang sudah bapak terima beberapa minggu lalu," tulis surat dengan kop tertulis Ketua DPR Setya Novanto seperti diterima merdeka.com, Selasa (17/11).
Saat dikonfirmasi, VP Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro mengaku tidak tahu soal adanya surat dari Setya Novanto yang ditujukan ke Dirut Pertamina Dwi Soetjipto. "Saya tidak pernah lihat suratnya, saya enggak tahu isinya seperti apa," ujar Wianda kepada merdeka.com.
Dia mengaku tidak mengetahui perihal PT Orbit Terminal Merak (OTM) karena selama ini sistem penyimpanan dan distribusi BBM dilakukan secara mandiri oleh Pertamina, tanpa melibatkan pihak lain. Terminal penyimpanan di Merak, kata dia, juga milik Pertamina. "Kita tidak ada penyimpanan (storage) dengan pihak lain. Kita tidak ada kerja sama dengan pihak lain. Semua dengan jalur distribusi Pertamina," jelasnya.
Baca juga:
Hari ini, KPK dan Pertamina bahas kajian hulu hilir migas
Datangi Gedung KPK, petinggi Pertamina bahas kajian hulu dan hilir
Dirut Pertamina temui pimpinan KPK bahas pencegahan korupsi migas
Mau bangun kilang baru, Pertamina minta pendapat KPK
Tahun ini, Pertamina luncurkan solar varian baru
Harga premium bakal turun, Pertamina minta SPBU tambah stok
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Mengapa KPK menggeledah kantor PT Hutama Karya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penyelidikan tersebut berujung dengan penggeledahan kantor BUMN PT Hutama Karya (HK).
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023