Evaluasi Pemilu 2019, Jokowi Buka Kemungkinan Revisi UU
Evaluasi Pemilu 2019, Jokowi Buka Kemungkinan Revisi UU. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemerintah ingin mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 untuk memperbaiki Pemilu 2024.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemerintah ingin mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 untuk memperbaiki Pemilu 2024. Jokowi pun membuka kemungkinan untuk merevisi UU Pemilu.
"Kita ingin bersama-sama mengevaluasi, mengoreksi, dari apa yang sudah terjadi di Pemilu lalu untuk perbaikan Pemilu ke depan, evaluasi dan dikaji lagi, baru menuju ke kemungkinan revisi," ujar Jokowi di Mal Neo Soho Jakarta Barat, Selasa (12/11).
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman menuturkan evaluasi pelaksanaan Pemilu ditekankan pada teknis penyelenggaraan. Menurut dia, salah satu hal yang mendapat sorotan adalah soal petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang kelelahan.
"Itu akan dievaluasi secara teknis bagaimana cara mengatasinya. prinsipnya tegas, pemilihan langsung," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Jokowi Ingin Pilkada Tetap Dipilih Rakyat
Fadjroel juga memastikan bahwa Jokowi ingin pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Jokowi tak ingin calon kepala daerah dipilih oleh DPRD.
"Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998," jelasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan beberapa hal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mulai dari penggunaan e-rekap untuk Pemilu 2020, penyediaan salinan dalam bentuk digital hingga pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan.
"Kami mengusulkan penggunaan e-rekap. Jadi, ini harus diubah di tingkat UU. Sehingga hasil pemilu secara elektronik bisa langsung ditetapkan. Kalau selama ini kita menggunakan e-rekap dalam sistem kita di situng hanya sebagai bagian penyediaan informasi, tapi tidak bisa digunakan sebagai data resmi penetapan hasil pemilu," kata Ketua KPU, Arief Budiman di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).
Dia menjelaskan dengan menggunakan e-rekap maka penghematan pemilu cukup besar. Selain menghemat anggaran, kata dia, juga memangkas waktu, termasuk penyediaan salinan dalam bentuk digital, formulir-formulir juga tak perlu dicetak.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com