Firli Lapor Jokowi: Kekurangan SDM dan Tak Bisa Bentuk KPK di Daerah
Tak hanya kekurangan personel. KPK juga tidak bisa mewujudkan pembentukan markas di daerah. Lantaran Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 hanya membolehkan KPK berada di Ibu Kota.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberi laporan pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Lembaga yang dipimpin Firli kekurangan sumber daya manusia (SDM).
"KPK tentu sangat menyadari atas keterbatasannya, hanya 1.602 sumber daya manusia yang ada di KPK," ujar Firli dalam sambutannya saat hari Antikorupsi sedunia (Hakordia), Kamis (9/12).
-
Bagaimana Firli Bahuri bisa menjadi Ketua KPK? Seperti diketahui, Firli terpilih secara aklamasi sebagai ketua KPK oleh Komisi III DPR pada 2019 lalu.
-
Siapa yang menggantikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tak hanya kekurangan personel. KPK juga tidak bisa mewujudkan pembentukan markas di daerah. Lantaran Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 hanya membolehkan KPK berada di Ibu Kota.
"Sehingga kami tidak bisa mengembangkan diri untuk pembentukan KPK-KPK perwakilan di provinsi," ujar Firli.
Meski ada kekurangan, Firli menyatakan pemberantasan korupsi tetap akan dilakukan dengan maksimal. KPK akan terus menindak pelaku korupsi di luar Jakarta untuk membersihkan Indonesia dari perilaku koruptif.
"Tetapi kami mengambil sikap boleh saja kami hanya terbatas di Jakarta, tetapi aktivitas di KPK tidak boleh hanya ada di Jakarta," kata Firli.
Dalam peringatan Hakordia 2021, Firli menyebar pesan antikorupsi ke seluruh wilayah di Indonesia. Lembaga Antikorupsi menggelar acara ini di lima provinsi. Pertama di Sulawesi Tenggara. Kedua di Banjarmasin. Ketiga di Pekanbaru. Keempat di Nusa Tenggara Timur. Kelima di Jakarta.
"Dan hari ini adalah puncak Hakordia," kata Firli.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Di Hadapan Jokowi, Firli Klaim KPK Selamatkan Keuangan Negara Rp46,5 Triliun
KPK Terima 1.838 Laporan Penerimaan Gratifikasi Sepanjang 2021
Jokowi Singgung Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jauh Tertinggal dari Malaysia
Sepanjang 2021, KPK Tetapkan 121 Tersangka Korupsi
Jokowi ke KPK: Penindakan Jangan Hanya Menyasar Peristiwa Hukum yang Membuat Heboh
Jokowi: Jangan Sampai Investor Kapok Karena Banyak Permainan Sana-Sini
Di Depan Jokowi, Firli Bahuri Pamer KPK Tangani 1.291 Kasus Korupsi Sejak Berdiri