FKUB Mojokerto minta masyarakat jaga kondusifitas di tengah krisis Rohingya
Dalam pertemuan FKUB di Mapolres Mojokerto, Rabu (6/9), bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menelurkan lima pernyataan sikap terkait krisis Rohingya. Pernyataan sikap ini untuk mengantisipasi terjadinya konflik di masyarakat, terutama di Mojokerto.
Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Mojokerto mengajak masyarakat tetap menjaga kondusifitas di tengah Konflik Rohingya. Jangan sampai aksi empati yang digelar di sejumlah daerah ditumpangi kepentingan politik untuk memecah belah antar umat beragama.
Dalam pertemuan FKUB di Mapolres Mojokerto, Rabu (6/9), bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menelurkan lima pernyataan sikap terkait krisis Rohingya. Pernyataan sikap ini untuk mengantisipasi terjadinya konflik di masyarakat, terutama di Mojokerto.
Lima pernyataan sikap tersebut d iantaranya, mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintah untuk melakukan misi kemanusiaan ke Myanmar, mengutuk tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh kelompok mana pun, mengimbau kepada semua pihak untuk intropeksi diri dan memohon kepada Tuhan agar dunia diberikan kedamaian, sejahtera dan damai.
"FKUB mengajak semua pihak agar merapatkan barisan memperkuat kerukunan, saling silaturahim sehingga masalah cepat terselesaikan. Tokoh masyarakat, agama dan penentu kebijaksanaan yang paling bisa menggengam umat berbangsa. Ini juga harus ditindaklanjuti pertemuan pertemuan dengan ormas yang ada," kata KH Faqih Usman, Ketua FKUB Kota Mojokerto, usai pertemuan, Rabu (6/9).
Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Puji Hendro Wibowo mengatakan, pertemuan ini merupakan komunikasi rutin dalam FKUB. Salah satu tujuanya adalah berkoordinasi terkait dengan perkembangan situasi dan kondisi serta isue yang berkembang sekarang ini.
"Ini juga untuk mengantisipasi imbas kekerasaan di Myanmar agar tidak meluas ke Kota Mojokerto, karena sekarang ini sudah kondusif," kata AKBP Puji Hendro Wibowo .
Poin poin dalam pernyataan sikap FKUB akan diimplementasikan bersama di masyarakat sampai ke tingkat bawah. Dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait juga dibutuhkan dalam menjaga kondusifitas di masyarakat.
"Tentunya akan diimplementasikan karena ada 3 pilar plus sehingga bisa disampaikan ke bawah, tujuannya agar Kota Mojokerto tidak terpengaruh kekerasan yang ada di Myanmar tersebut. Dengan wadah ini, semua yang ada dirangkul sehingga informasi yang tidak benar dan kekerasaan di Myanmar jangan sampai di Mojokerto terpengaruh," ujarnya.
Sementara dalam pertemuan FKUB tersebut, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Asisten Pemkot Mojokerto, Dandim 0815 Mojokerto yang diwakili Kasdim 0815 Mojokerto, Ketua FKUB Kota Mojokerto dan sejumlah instansi terkait di Pemkab dan Pemkot Mojokerto.