Ganjar Nongol di Azan TV, Golkar Sindir Etika Pemilik Media

Munculnya sosok bacapres PDIP Ganjar Pranowo pada tayangan azan stasiun televisi swasta menuai polemik. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai hal itu bagian dari kampanye.

Sebab, pemilik stasiun televisi tersebut merupakan petinggi partai politik yang saat ini mendukung pencapresan Ganjar Pranowo.

"Ya iyalah (bentuk kampanye). Maksudnya ngapain kalau tiba-tiba yang tadinya apa namanya, kan sebelum ditetapkan sebagai capres dan sebelum Perindo mendukung Pak Ganjar kan enggak ada azan itu," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (11/9). 

Doli pun mengatakan, seharusnya pemilik televisi memahami etika jelang kontestasi politik 2024. Terlebih Ganjar merupakan salah satu kontestan yang bakal maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Soal etik memang harusnya kan yang punya TV itu kan mbok ya harus mempertimbangkan lah," 

ucap Doli.

merdeka.com

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengingatkan bahwa saat ini pun soal kampanye di tempat ibadah tengah ramai. Ia juga menyebut bahwa azan bagian dari ibadah.

"Kan sekarang orang lagi ramai, katanya enggak boleh kampanye di rumah ibadah, kan kira-kira begitu. Tetapi itu kan kalau azan, salat itu berkaitan dengan ibadah. Jadi secara etik saja harus dipertimbangkan, walaupun tidak ada aturan hukum yang kemudian dilanggar kalau ada soal itu," 

imbuh Doli.

merdeka.com

Diketahui, Ganjar muncul dalam tayangan azan yang disiarkan televisi swasta milik Hary Tanoesoedibjo. Hary diketahui merupakan pemilik MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan mendukung bakal capres Ganjar Pranowo.

Reaksi KPU soal Ganjar Muncul di Azan TV

Komisi Pemilihan Umum (KPU) ikut mengomentari polemik bacapres PDIP Ganjar Pranowo yang nongol di tayangan azan stasiun televisi swasta.

Komisioner KPU RI, Idham Holik menyinggung komitmen menjaga kondusifitas menjelang Pemilu 2024.

"Kami meyakini segenap pihak dapat jaga situasi sosial politik yang kondusif. Kami meyakini itu, kami meyakini segenap pihak stakeholder pemilu memiliki komitmen untuk tetap menjaga situasi sosial politik pemilu yang kondusif," kata Idham, kepada wartawan, Senin (11/9).

Idham mengatakan, saat ini belum memasuki tahapan pendaftaran capres dan cawapres. Idham juga mengingatkan, belum memasuki masa kampanye.

"Saat ini belum ada pendaftaran bacapres dan bacawapres di KPU. Dan saat ini juga belum memasuki masa kampanye pemilu serentak 2024,” kata Idham.

Diketahui, masa kampanye akan berlangsung per 28 November 2023 selama 75 hari hingga 10 Februari 2024.

Idham menjawab, perihal tayangan azan yang menayangkan Ganjar apakah mengandung unsur politik identitas.

Idham menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk menilai hal itu kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Itu semua merupakan kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia, yang dimana KPI sepengetahuan kami pernah menerbitkan tentang etika produksi siaran. Jadi itu semua merupakan kewenangan dari KPI," kata Anggota KPU Idham Holik.