Gelar Apel Pengamanan, Wiranto Minta Polri dan TNI Tindak Tegas Pengganggu Pemilu
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, Pemilu yang digelar secara serentak ini merupakan suatu sejarah yang akan disorot oleh dunia Internasional.
TNI-Polri menggelar apel pasukan secara serentak dalam rangka pengecekan kesiapan seluruh jajaran menghadapi kampanye terbuka dan pemungutan suara pemilu 2019. Apel digelar di Taxiway Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.
Pantauan merdeka.com di lokasi, apel bukan hanya diikuti oleh pasukan TNI-Polri. Melainkan dihadiri sejumlah organisasi masyarakat lainnya.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa yang menjadi fokus utama Pemilu 2019? Pemilu 2019 ini menjadi salah satu pemilu tersukses dalam sejarah Indonesia.Pemilu ini memiliki tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berhasil memenangkan pemilu.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, Pemilu yang digelar secara serentak ini merupakan suatu sejarah yang akan disorot oleh dunia Internasional.
"Pemilu serentak kalau ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia Internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokrasi dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya," kata Wiranto dalam sambutannya, Jakarta, Jumat (22/3).
Menurutnya, sukses atau tidaknya acara Pemilu tergantung dari seluruh pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pesta demokrasi yang dituntut taat dan patuh pada aturan yang ada.
"Akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan. Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI-Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu," ujar dia.
Wiranto juga meminta aparat Polri-TNI menindak tegas para pengganggu Pemilu 2019. Ancaman Pemilu yang dimaksud antara lain meningkatnya penyebaran hoaks dan politik identitas menggunakan isu SARA.
"TNI-Polri selaku institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan protap dan aturan hukum yang berlaku," ujar Wiranto.
"Sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019," sambungnya.
Mantan Panglima ABRI itu menuturkan, berita-berita hoaks yang disampaikan melalui media sosial memiliki tujuan politis yaitu dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik. Hal itu menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
"Demikian pula dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu-isu SARA, telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dalam memenangkan konstelasi Pemilu, sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya," ucap Wiranto.
Wiranto menyatakan, penyebaran berita hoaks dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu Serentak 2019 merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat. "Karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia, sehingga kepada para pelakunya harus diambil langkah hukum yang tegas," katanya menandaskan.
Dalam apel yang diikuti ratusan ribu peserta ini juga turut dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan Nur, Ketua DKPP Harjono dan seluruh Kepala Staf Angkatan.
Reporter: Nafiysul Qodar
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Kapolda Akui Semua Wilayah Sulsel Masuk Zona Merah Pemilu
Lewat Unggah Foto, Netgrit Ajak Masyarakat Kawal Pemilu 2019
Sri Mulyani: RI Sudah Lalui Pemilu Beberapa Kali, Jadi Tak Usah Dicemaskan
8.722 Penghuni Lapas di Jakarta Terancam Kehilangan Hak Pilih
KPU Batalkan Parpol Ikut Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Aliansi Pengusaha Nasional Dukung Prabowo-Sandi
Saat 'Superman' Ajak Warga Thailand Berikan Suara untuk Pemilu