Gerindra Jabar: MUI harusnya menyejukkan bukan malah membuat suasana semakin panas
Gerindra Jabar: MUI harusnya menyejukkan bukan malah membuat suasana semakin panas. Menurut dia, gerakan #2019GantiPresiden merupakan hak warga dalam menyuarakan aspirasinya.
Ketua DPD Gerindra Jabar, Mulyadi menyayangkan pernyataan MUI Jabar yang menyebut gerakan #2019GantiPresiden kental dengan provokasi. Pernyataan itu dinilai malah membuat tensi politik bisa makin panas.
"MUI harusnya menyejukkan bukan malah membuat suasana semakin panas," kata Mulyadi melalui pesan singkat, Kamis (2/8).
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Siapa yang menjadi presiden setelah PDIP menang di pemilu 2019? Seiring dengan kemenangan PDIP, Joko Widodo juga kembali terpilih sebagai presiden Indonesia untuk masa jabatan kedua.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
Menurut dia, gerakan #2019GantiPresiden merupakan hak warga dalam menyuarakan aspirasinya. Dia juga menilai tidak ada aturan yang dilanggar dengan adanya gerakan tersebut. Sehingga tidak ada masalah bila masyarakat yang ingin adanya perubahan menggelar deklarasi dan menyampaikan aspirasinya.
Hal senada diungkapkan sekretaris Umum DPW PKS Jabar Abdul Hadi Wijaya. Dia mengatakan, MUI Jabar harus memahami posisi institusinya.
"Jangan sampai membingungkan masyarakat, apalagi pernyataan yang dikeluarkan itu cenderung mendukung (presiden) yang tetap. Justru itu yang bisa membuat situasi kurang kondusif," kata Abdul saat dihubungi.
"MUI itu tidak dalam kapasitas menilai ini (gerakan). Akan lebih tepat yang mrngomentari itu MK, atau penegak hukum. MUI itu beri kami fatwa saja, seperti soal halal haram makanan," imbuhnya.
Abdul menambahkan, gerakan #2019GantiPresiden sudah dinilai konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) asalkan aspirasi ini diwujudkan melalui jalur demokrasi. Yakni pemilihan presiden bukan melalui makar.
"Intinya enggak pantas aja yang seperti ini, seseorang bersikap atas nama institusi. Tapi kalau atas nama pribadi, silakan," ujarnya.
Jika MUI Jabar menyebut suhu politik sedang memanas, menurut dia, justru harus menunjukan sikap netralnya. "Sebaiknya MUI tidak perlu berkomentar. Daripada nanti terbentuk stigma MUI musuh penggemar tagar ganti presiden, kan jelek," tegasnya.
Sebelumnya, MUI Jabar menilai gerakan #2019GantiPresiden lebih dominan unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inskontitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi. Desakan mengganti presiden sekarang dapat dinilai melanggar hak konstitusional presiden RI saat ini yang mempunyai hak untuk dipilih kembali.
Hal itu disampaikan Sekretaris MUI Jabar, Rafani Akhyar saat ditemui di Kantor MUI Jabar, Jalan LL.REMartadinata, Kota Bandung, Rabu (1/8).
Menurutnya, gerakan tersebut seharusnya menyuarakan ajakan untuk berkompetisi secara sehat siapa pun calonnya di Pilpres 2019 sesuai dengan aturan yang ada dan mengangkat hal-hal positif yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia.
"(Gerakan) ganti presiden dinilai lebih dominan unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inskontitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjungtinggi demokrasi. Bukan kami menghalangi menolak hak demokrasi, silahkan saja. Tapi paling penting jangan mengarah tindakan inkonstitusional," katanya.
"Apalagi, untuk soal pilpres nanti 2019 masa kampnye juga belum. Saat nanti waktunya silahkan berpesta," lanjutnya.
Pernyataan berbeda ia lontarkan saat disinggung mengenai gerakan dengan tagar Jokowi dua periode. Menurutnya, Jokowi masih punya hak untuk kembali memimpin Indonesia di periode selanjutnya.
Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikannya ini bukan berarti mendukung salah satu pihak. Namun, ia mengimbau kepada masyarakat untuk menahan diri hingga ajang pemilihan presiden berlangsung.
"Ganti Presiden kan tidak jelas nanti atau sekarang. Itu membatasi hak (Jokowi). Bukan berarti kita dukung Jokowi. Yang tidak diinginkan itu gangguan kondusifitas," tegasnya.
Baca juga:
MUI Pusat dukung gerakan #2019GantiPresiden tidak digelar di Jabar
MUI Jabar: Gerakan ganti presiden dominan unsur provokasi dan inkonstitusional
Berkunjung ke rumah Neno Warisman, Prabowo takut berat badan naik
Temui Neno Warisman, Prabowo tegaskan 'Kita ini negara bebas'
Demo di depan Unismuh Makassar, mahasiswa serukan ganti presiden
'Syahwat berkuasa jangan sampai mengakibatkan gesekan sosial'
Prabowo puji Neno Warisman: Emak-emak mentalnya lebih dari Kopassus!