Geruduk DPP PPP, kubu Romi baku hantam dengan pendukung SDA

Kubu Romi ingin menduduki Kantor DPP PPP.

2014-12-02 16:51:26

Kisruh PPP

Sejumlah pendukung Ketua Umum PPP Romahurmuziy menggeruduk kantor DPP yang kini ditempati kubu Suryadharma Ali (SDA). Mereka ingin menggeser pendudukan kubu Suryadharma lantaran dianggap bukan pengurus yang sah.

Massa pendukung Romi yang menamakan diri Satgas PPP telah ada sejak siang tadi. Mereka mencoba masuk ke dalam gedung dengan mendorong-dorong pagar lantaran sebelumnya sempat dilarang.

Hal itu sempat menimbulkan baku hantam antara dua kubu. Akhirnya, massa pendukung Romi diizinkan mengajukan beberapa perwakilan untuk mediasi.

Meski mediasi sedang berjalan, massa ini masih memaksa masuk. Mereka merasa tidak betah menunggu berjalannya mediasi.

Aparat keamanan dari kepolisian yang telah berjaga kemudian mencoba melakukan pencegahan. Massa tersebut akhirnya dapat dikendalikan.

Pantauan merdeka.com, Selasa (2/12), saat ini kantor DPP PPP tengah dijaga oleh massa dari kedua kubu. Mereka memutuskan berjaga bersama, untuk menghindari bentrok.

(mdk/has)

Sahroni Batal Jadi Ketua Timses RK-Suswono, Golkar: Tanggung Jawab Teman-Teman di Daerah

Doli menyebut, jika pengurus daerah meminta saran kepada dewan pimpinan pusat (DPP) maka akan diberikan masukan.

Ridwan kamil dan suswono 1 tahun yang lalu

Tiba-Tiba Ridwan Kamil hingga Dedi Mulyadi Sambangi DPP Gerindra Hari Ini

Ridwan Kamil mengaku tidak ada persiapan besar yang dia lakukan menjelang masa pemilihan kepala daerah.

Ridwan Kamil 1 tahun yang lalu

Dukung Airin-Ade Sumardi di Pilkada Banten, PDIP Tak Takut Koalisi Gerindra Cs: Gajah Sama Semut Menang Mana?

Djarot menegaskan koalisi gemuk bukan jaminan menang.

PDIP 1 tahun yang lalu

Dukung Airin-Ade Sumardi di Pilkada Banten, PDIP Tak Takut Koalisi Gerindra Cs: Gajah Sama Semut Menang Mana?

Djarot menegaskan koalisi gemuk bukan jaminan menang.

PDIP 1 tahun yang lalu

Bocoran Gerindra: Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran Berjumlah 46

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, buka suara terkait jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kementerian prabowo 1 tahun yang lalu

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

PPP 1 tahun yang lalu

Sambil Tersenyum, Puan Jawab Isu Bakal Gantikan Gibran Jadi Wapres

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi soal isu bahwa dirinya bakal menggantikan posisi wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Puan Maharani 1 tahun yang lalu

Menko Luhut Tanggapi Heboh Putusan MK Ubah Syarat Pilkada: Ada Pihak yang Diuntungkan

Hasilnya, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, dengan syarat tertentu.

Putusan MK 1 tahun yang lalu

PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

PKS 1 tahun yang lalu

Rudy Susmanto-Jaro Ade Diarak Pendukung Daftar ke KPU, Siapa Cabup-Cawabup diusung PDIP di Bogor?

Rudy Susmanto-Jaro Ade diusung Gerindra dan tujuh partai politik dan seluruh partai non-parlemen di Pilkada Kabupaten Bogor.

rudy susmanto jaro ade 1 tahun yang lalu

Diusung di Pilkada Sumut saat Datang ke DPP Golkar, Bobby Nasution: Saya Diundang, Kalau Ada Salah Minta Maaf

Di DPP Golkar, Bobby bersama Ketua DPD Golkar Sumut mendakat tugas di pilkada Sumut.

Bobby Nasution 1 tahun yang lalu

Ini Bocoran Kegiatan Para Menteri Prabowo saat Diboyong ke Lembah Tidar

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membocorkan kegiatan para menteri di Lembah Tidar

Lembah Tidar Magelang 1 tahun yang lalu

Politikus PDIP soal Putusan MK: Setelah Dulu Dibajak jadi Mahkamah Keluarga kini Kembali pada kewarasan

Deddy menilai, sebelum adanya putusan MK ini ada upaya-upaya serius dengan mengumpulkan kotak kosong sebanyak-banyaknya jelang pilkada serentak.

MK Ubah Syarat Pilkada 1 tahun yang lalu