Gubernur Aher larang siswa dan guru merokok di sekolah, ngopi boleh
Aher merasa kampanye untuk meminum kopi asli karena memang baik untuk tubuh. Sehingga dia meminta pada pihak sekolah untuk bisa menyediakan kopi sebagai pengganti rokok yang tidak baik untuk kesehatan.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melarang keras adanya asap rokok di lingkungan sekolah, terutama di SMA dan SMK yang kini berada di bawah kewenangan Pemerintah provinsi. Larangan itu bukan hanya saja berlaku bagi pelajar tapi juga guru bahkan kepala sekolah sekalipun.
Dia pun kemudian mengimbau, bagi mereka yang sebelumnya terbiasa merokok di sekolah, untuk segera menggantinya dengan kebiasaan menikmati kopi. Terutama kopi asli Jawa Barat.
"Dari pada ngerokok, mending ngopi. Rokok itu penyebab nomor satu kematian. Tapi kalau kopi, kopi asli, kalau diminum dalam jangka panjang akan mencegah kanker dan mencegah alzheimer atau kepikunan. Ingat, kopinya harus asli yang digiling, bukan yang digunting," kata pria yang akrab disapa Aher ini, saat ditemui di SMAN 8 Kota Bandung, Rabu (5/7).
Aher merasa kampanye untuk meminum kopi asli karena memang baik untuk tubuh. Sehingga dia meminta pada pihak sekolah untuk bisa menyediakan kopi sebagai pengganti rokok yang tidak baik untuk kesehatan.
"Silakan di sekolah sediakan kopi setiap hari, gantikan kebiasaan merokok. Tapi ingat, kopi asli Jawa Barat, yang tidak digunting, tapi digiling. Kalau mau merokok, di luar lingkungan sekolah saja. Karena sekolah adalah lingkungan terbebas dari rokok," ujarnya. Kampanye untuk selalu meminum kopi ini juga dilakukan agar para petani kopi di Jawa Barat bisa sejahtera.
Dia melanjutkan, Pemprov Jabar yang diberi kewenangan alih kelola SMA juga akan mulai memperhatikan kesejahteraan para guru honorer dan guru sekolah swasta di Jawa Barat. Dengan dikelolanya SMA dan SMK oleh Pemprov Jabar, katanya, ada beban baru anggaran Rp 1,7 triliun. Dana untuk penganggaran baru ini pun, diambil dari APBD Jabar setelah melakukan penghematan anggaran tanpa mengganggu operasional kebutuhan vital lainnya, seperti belanja modal, gaji pegawai, dan tunjangan pegawai.