Gubernur Aher minta ASN tidak gaptek layani masyarakat

Pemprov Jabar berkomitmen dalam pemerataan penerimaan teknologi informasi. Tenaga kerja didorong untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Salah satu yang dilakukan yakni peningkatan kualitas lulusan SMK.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar untuk tidak gagap teknologi atau gaptek dan terus melakukan adaptasi akan perkembangan teknologi. Apalagi berkaitan dengan hal pelayanan masyarakat.

Menurut pria yang akrab disapa Aher, teknologi hadir di era digitalisasi ini harus bisa menjadikan suatu keunggulan dibandingkan pola lama yang kerap dihadapi rumitnya birokrasi. Teknologi juga hadir salah satunya untuk menjadikan transparansi kinerja pemerintah kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Aher, ditemui usai acara 8th International Conference on Sustainable Collaboration in Business, Technology, Information dan Innovation, di Hotel Preanger, Jalan Asia Afrika, Bandung (20/7).

"Tentu semua pihak kita harus menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang sebab kalau tidak menyesuaikan kita akan ketinggalan," kata Aher.

Menurutnya pengadopsian teknologi kini menyasar hampir ke semua sektor. Salah satunya terjadi dalam dunia bisnis. Sebagai pemegang kebijakan pemerintah bertugas menjaga stabilitas hadirnya teknologi itu. Jangan sampai ketika teknologi, malah tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga masih berbelit dengan cara yang sulit.

Untuk itu, Pemprov Jabar berkomitmen dalam pemerataan penerimaan teknologi informasi. Tenaga kerja didorong untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Salah satu yang dilakukan yakni peningkatan kualitas lulusan SMK, fakultas teknik sedang dilakukan. "Ini agar menghasilkan orang-orang yang cocok dengan tuntutan teknologi yang terus berkembang," ucapnya.

Pemprov Jabar sendiri saat ini tengah mengujicobakan inovasi rancangan sistem aplikasi integrasi untuk pengawasan keuangan. Dengan sistem tersebut, pendapatan dan belanja daerah bisa dilihat secara real time sekaligus bisa mengawasi 14 juta transaksi yang dilakukan OPD di lingkungan Pemprov Jabar saban tahunnya.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, sistem yang sudah direncanakan tiga tahun lalu itu akan diujicobakan pada bulan September tahun ini. "Dengan aplikasi ini memudahkan gubernur dalam mengambil keputusan atau melihat perkembangan pendapatan dan belanja tiap perangkat daerah," ujarnya.

Dengan pemantauan cash flow keuangan daerah, secara tidak langsung pimpinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat ini bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah. "Pimpinan (gubernur) perkembangan perencanaan yang sudah dilakukan oleh perangkat daerah. Bisa dinilai bagus apa tidak. Jika tidak sesuai harapan, maka gubernur bisa eksekusi, dan menegur. Bahkan dari sana bisa menjadi indikator dipotongnya TPP," imbuhnya.