Ini alasan Ojang berikan motor trail ke pejabat Polda Jabar

Ojang pernah memberikan motor trail ke pejabat Polda Jawa Barat dan Polres Subang.

Kuasa hukum Bupati Subang Ojang Sohandi, Rohman Hidayat, enggan membeberkan alasan kliennya memberikan motor trail kepada pejabat Polda Jawa Barat dan Polres Subang. Dia juga menegaskan pembelian motor itu bukan dari APBD Subang.

"Bukan dari APBD. Intinya Pak Ojang menyukai olahraga motor trail," ujar Rohman, Kamis (9/6).

Diketahui Ojang pernah memberikan motor trail ke pejabat Polda Jawa Barat dan Polres Subang. Fakta tersebut terkuak seusai Ojang menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

"Kemarin beliau diperiksa oleh Bareskrim, saya tidak tahu itu dari Propam atau dari mana, yang jelas dalam BAP-nya beliau selain memberi kepada pejabat di Polda (Polda Jabar) beliau juga menerangkan di BAP-nya memberikan motor trail kepada petinggi Polres Subang," ujar kuasa hukum Ojang Rohman Hidayat saat menemani kliennya menyelesaikan administrasi perpanjangan masa tahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (8/6).

Kendati demikian Rohman menuturkan alasan apa kliennya itu memberikan motor trail kepada pejabat Polda Jawa Barat dan Polres Subang. Kapan diberikannya motor trail, Rohman juga tidak tahu.

Seperti diketahui, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan, Senin (11/4) di Kejaksaan Tinggi Jabar. Dalam operasi tersebut KPK menciduk jaksa Devianti Roechati dan Lenih Marliani di kantor Kejati Jabar dan Bupati Subang Ojang Sohandi di Subang.

Dari hasil operasi tangkap tangan KPK mengamankan uang Rp 528 juta dari Devianti. Sedangkan saat mengamankan Ojang di Subang, KPK berhasil mengamankan uang Rp 385 juta didalam mobilnya.

Dalam kasus ini akhirnya KPK menetapkan lima orang tersangka yakni Lenih Marliani (LM), Jajang Abdul Holik (JAH), Ojang Sohandi (OJS) sebagai pemberi, kemudian Devianti Rochaeni (DVR) dan Fahri Nurmallo (FN) sebagai penerima.

Untuk tersangka yang memberikan suap dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf a dan b dan atau pasal 13 uu tipikor nomor 31 tahun 1999 jo nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk Ojang dikenakan pasal tambahan 12 B.

Sedangkan bagi tersangka penerima dikenakan pasal 12 huruf a dan b dan atau pas 11 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.