Ini Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan di Pilpres Versi Kubu Prabowo
Tim Prabowo membeberkan dugaan kecurangan pada Pilpres menyangkut penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintahan, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan aparatur negara dalam hal ini polisi dan intelijen. Hingga soal iklan infrastruktur di bioskop.
Tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga membacakan gugatan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemungutan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6). Salah satu yang dibeberkan adalah dugaan bentuk pelanggaran dan kecurangan massif yang terjadi dalam proses pilpres. Tim hukum Prabowo menyinggung dugaan penyalahgunaan APBN hingga menyoroti netralitas aparat.
Menurut Ketua Tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, pilpres 2019 adalah pertarungan Prabowo-Sandiaga melawan Jokowi sebagai presiden yang didukung kekuatan aparatur negara.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Apa yang diusung Prabowo Subianto dalam acara tersebut? Ketua Umum Pilar 08, Kanisius Karyadi, mengatakan bahwa kegiatan yang diikuti oleh 70 ribu lebih peserta ini merupakan bentuk dukungan terhadap Prabowo Subianto dalam menjaga dan merawat Persatuan Indonesia, sejalan dengan Sila ke-3 Pancasila.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
"Presiden petahana Joko Widodo lengkap dengan fasilitas aparatur yang melekat pada lembaga kepresidenan," ujar Bambang Widjojanto.
Dia membeberkan dugaan kecurangan pada Pilpres menyangkut penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintahan, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan aparatur negara dalam hal ini polisi dan intelijen, Pembatasan kebebasan media dan pers dan diskriminasi perlakuan serta penyalahgunaan penegakan hukum.
"Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat TSM, dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia," kata Bambang Widjojanto.
Dia juga menyinggung soal iklan infrastruktur Jokowi yang sempat ditayangkan di bioskop. Iklan tersebut bisa saja dianggap sebagai sosialisasi keberhasilan yang wajar dipublikasikan ke masyarakat. Namun tim Prabowo melihat itu sebagai bagian dari kampanye yang dilakukan petahana.
"Kemenkominfo sudah menggunakan anggaran negara untuk mengiklankan klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi. Dengan pemikiran objektif dan jernih, kita bisa memahami hal ini merupakan kampanye terselubung yang dilakukan presiden petahana Jokowi, lagi-lagi dengan menyalahgunakan struktur birokrasi dan anggaran kementerian guna strategi pemenangan capres paslon 01 Jokowi," paparnya.
Terpisah,Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan institusinya bersikap netral dalam Pemilu 2019. Dia menegaskan, korps Bhayangkara bakal menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam pemenangan paslon dalam pemilu lalu.
"Tunggu hasil MK saja. Bukti-bukti itu kan nanti akan diuji. Kalau polri sudah jelas sesuai UU 2 Tahun 2002 pasal 27 bahwa Polri Netral tidak laksanakan politik praktis," tegas Brigjen Dedi saat dihubungi di Jakarta, Jum'at (14/6).
Dia menambahkan, jika ada anggotanya yang diketahui terlibat, maka pihaknya akan menindak secara tegas. Namun kala ditanya dalam bentuk apa tindakan tersebut, Dedi bergeming.
"Apabila ada anggota yang terbukti akan ditindak secara tegas," ucap Brigjen Dedi.
Reporter: Muhammad Radityo
Baca juga:
BPN Imbau Pendukung Prabowo Tonton Sidang MK di Rumah Masing-Masing
Bantah Tim Hukum Prabowo, TKN Tegaskan Jokowi Tak Sumbang Dana Kampanye
Sidang Gugatan Pilpres, Tim Prabowo Justru Singgung Neo Orde Baru Hingga Korupsi
Suasana Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019 di MK
Tim Hukum Prabowo Sebut Tautan Berita Jadi Alat Bukti Sesuai UU Nomor 24/2003
Tim Prabowo Minta MK Kaji Keabsahan Cawapres Ma'ruf Amin Karena Masih Aktif di BUMN
Jaga Gedung MK, Personel Polri Tidak Dilengkapi Senjata