Ini risiko yang dialami jika ikut haji tak resmi

Haji melalui jalur ilegal marak terjadi. Teranyar, 177 WNI ditangkap pihak Imigrasi Filipina

2016-08-24 09:31:00

Haji melalui jalur ilegal marak terjadi. Teranyar, 177 WNI ditangkap pihak Imigrasi Filipina lantaran menggunakan kuota haji Filipina. Saat ini nasib mereka masih terkatung-katung.

Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi, Arsyad Hidayat mengimbau jemaah haji Indonesia untuk mendaftar menjadi jemaah haji melalui jalur resmi. Menurutnya, berangkat haji melalui jalur yang tidak resmi mempunyai risiko tersendiri.

"Beberapa tahun lalu, banyak ditemukan jemaah non kuota tidak memiliki tempat tinggal, baik di Makkah, Madinah, atau Armina. Sehingga mereka ada sebagian yang masuk ke tenda-tenda jemaah haji reguler atau khusus," demikian penjelasan Arsyad Hidayatsaat ditanya soal resiko berhaji melalui jalur tidak resmi, Selasa (23/8).

Bahkan, Arsyad mengaku saat bertugas di Madinah tujuh tahun lalu, dirinya mendapat jemaah haji non kuota yang tertahan di terminal hijrah karena tidak ada akomodasi yang akan mereka tempati di Madinah.

"Pihak di terminal hijrah tidak memberikan izin masuk kecuali sudah ada kontrak yang mengatakan bahwa jemaah tersebut punya tempat tinggal," ujarnya.

Arsyad sendiri merasa keberatan dengan adanya haji non kuota, terlebih jika itu nyata mengganggu jemaah lainnya, baik reguler maupun khusus. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa haji non kuota sering masuk atau menumpang pada jemaah haji reguler dan haji khusus.

Penerapan sistem e-Hajj sejak dua tahun terakhir dinilai efektif dalam menekan keberadaan haji non kuota. Sebab, lanjut Arsyad, e-Hajj sangat memperketat penerbitan visa karena mensyaratkan adanya kepastian kontrak akomodasi, transportasi, dan katering selama di Saudi.

"Kontrak itu, tidak hanya manual, tapi kontrak elektronik yang harus mendapat persetujuan dari Kementerian Haji. Dari kontrak elektronik itu, kita bisa mengentri nama untuk proses penerbitan visa. Tanpa kontrak elektronik, pihak Saudi tidak akan membuka akses untuk mengirim nama," jelasnya.

"Dengan adanya kontrak, seluruh pelayanan yang akan diberikan kepada jemaah selama di Arab Saudi itu sudah siap dari awal. Kalau itu tidak ada, maka tidak bisa dapat visa," tambahnya.

Arsyad optimistis sistem visa yang diterapkan dalam e-Hajj ini akan memperkecil peluang orang yang tidak mempunyai kesiapan kontrak dengan penyedia katering, transportasi, dan akomodasi, untuk bisa masuk ke Saudi.

"Di Jakartanya sudah ter-stop, karena mereka yang mendapatkan visa adalah mereka yang sudah menyelesaikan pelayaan-pelayanan kontrak yang akan diberikan di Arab Saudi, tandasnya.

Baca juga:
Kemenag: Travel berangkatkan 177 jemaah haji via Filipina ilegal
Menlu: 177 calon haji ditahan Filipina korban kejahatan terorganisir
Kemenag usulkan negara ASEAN saling koordinasi soal kuota haji
Kemenag sebut biro perjalanan 177 calon haji lewat Filipina ilegal
Satu jemaah haji ditahan di Filipina bayar ratusan juta ke KBIH

(mdk/sho)