Istana minta KPK tindak tegas pejabat Dirjen Pajak yang kena OTT

Istana minta KPK tindak tegas pejabat Dirjen Pajak yang kena OTT. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Eselon III di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, praktik pungutan liar harus ditindak tegas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Eselon III di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan pada Senin (21/11) malam. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, praktik pungutan liar oleh oknum tersebut harus ditindak tegas.

"Maka wajib hukumnya untuk diproses lebih lanjut," tegas Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/11).

Praktik pungli yang dilakukan pejabat Eselon III di Dirjen Pajak itu menjadi contoh yang buruk bagi pejabat pemerintah lainnya. Sehingga penegak hukum diharapkan tak main-main memberi sanksi kepada pelaku.

"Kami sudah monitor sejak semalam, kami minta KPK untuk menindak tegas dan memberikan efek jera," kata Pramono.

Mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini menambahkan, penangkapan itu patut dijadikan pelajaran penting bagi pejabat pemerintah agar tidak melakukan hal yang sama. Lanjut dia, jika praktik pungli juga terjadi di instansi pemerintah lain, KPK tidak perlu segan-segan membekuknya.

"Silakan untuk dilakukan OTT. Saya yakin ini malah akan membangun kepercayaan publik, bahwa pemerintah tidak main-main dan sungguh-sungguh," tandasnya.

Baca juga:
Menkeu soal OTT di DJP: Korupsi dan ketamakan memang harus diperangi
KPK segera tentukan status hukum pejabat Ditjen Pajak terkena OTT
Pro kontra wacana kenaikan subsidi untuk partai politik
KPK usulkan dana partai politik dari APBN sebesar Rp 9,3 triliun
KPK usul 75 persen dana parpol untuk kaderisasi & pendidikan politik
Formappi kritik keras usulan KPK, tolak dana parpol Rp 9,3 triliun
KPK sebut kader partai tertangkap korupsi tanggung jawab pribadi