Istana sebut pasal penghinaan presiden dibuat sejak era SBY

Draf revisi tersebut sempat diajukan kepada DPR sejak 2012, namun dikembalikan.

Pemerintah berupaya menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Draf revisi pasal tersebut telah diajukan secara langsung untuk dibahas di Komisi III DPR.

Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki menjelaskan, draf revisi KUHP sebetulnya telah diajukan sejak pemerintahan Presiden SBY. Namun, saat itu pembahasannya belum tuntas.

"Putusan MK kan tahun 2006. Kemudian pemerintahan SBY usulkan 2012, tapi tidak tuntas pembahasannya, sehingga dikembalikan lagi pada pemerintah. Lalu oleh Menkum HAM sama DPR diputuskan untuk masuk dalam prolegnas tahun 2015. Jadi secara substansi sebenarnya hampir sama dengan yang diusulkan pemerintahan lalu," jelas Teten kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8).

Menurut Teten, revisi KUHP soal pasal penghinaan presiden tengah disusun agar lebih matang. Dengan tujuan hasil revisi ini memberikan interpretasi penegakan hukum yang lebih jelas.

"Kalau sekarang yang di KUHP itu pasal karet, siapa pun bisa dikenakan tergantung interpretasi penegak hukum. Kalau yang di RUU yang baru itu pasalnya lebih tegas," kata Teten.

Teten mengatakan revisi tersebut mempertegas agar kritik yang disampaikan bisa dikontrol. Hal itu demi kepentingan umum sehingga sanksi Pidana tidak bisa dikenakan.

"Nah kalo yang di RUU yang baru itu pasalnya lebih jelas supaya tadi misalnya mereka yang lakukan kontrol terhadap pemerintah demi kepentingan umum tidak dikenakan pidana. Tapi kalau penghinaan misalnya, fitnah, itu bisa dikenakan," tutupnya.

Baca juga:
SBY pernah jadi korban, Demokrat dukung pasal penghinaan presiden
Ketua Umum PAN tolak pasal penghinaan presiden masuk KUHP
Fadli: Pasal penghinaan presiden instrumen buat bungkam pengkritik
Jokowi sebut pasal penghinaan justru lindungi orang-orang kritis
Fahri sebut hidupkan kembali pasal penghinaan presiden pikiran kuno