Isu barter Kalijodo-reklamasi, Presdir Podomoro bantah bocorkan BAP
KPK juga sebelumnya telah membantah adanya dokumen atau BAP terkait perkara ini yang bocor.
Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja mengklaim tidak pernah membocorkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) perkara dugaan suap terkait pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Pernyataan itu terkait isu adanya barter dana penggusuran Kalijodo dengan penurunan kontribusi pengembang proyek reklamasi.
"Setahu saya tidak ada. Untuk apa dipublikasikan? Tidak ada faedahnya untuk pembelaan Pak Ariesman," kata kuasa hukum Ariesman, Adardam Achyar di Jakarta, Senin (16/5).
Terkait isu barter, Adarman meminta dikonfirmasikan kepada pihak yang mempublikasikan. "Tanya saja mereka (media yang menulis) dapat darimana? Dari saya sebagai PH (Penasihat Hukum) ya memang tidak pernah membocorkan," tegasnya.
Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriarti sebelumnya telah membantah adanya dokumen atau BAP terkait perkara ini yang bocor. Namun Yuyuk mengakui, selain penyidik, BAP tersebut juga diberikan kepada Ariesman sebagai tersangka. Bahkan, dia menyatakan bahwa BAP tersebut nantinya bakal dibuka di persidangan.
"Seperti yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu BAP tidak bisa dibuka, BAP akan dibuka saat persidangan nanti," ujar Yuyuk.
Seperti diberitakan, dalam proses pengembangannya, beberapa waktu lalu KPK menggeledah ruang kerja Dirut Agung Podomoro Land, Ariesman Wijaya. Sejumlah dokumen disita, salah satunya soal perjanjian gelontoran uang Rp 6 miliar dari Podomoro untuk Pemprov DKI. Kabarnya, uang itu diberikan Podomoro untuk membiayai operasional penertiban lokalisasi Kalijodo beberapa waktu, termasuk biaya pengerahan personel mulai dari Satpol PP, polisi dan TNI.
Sebagai barternya, DKI menjanjikan penurunan kontribusi tambahan pengembang dari angka yang diusulkan yakni 15 persen. Nilai ini dianggap pengembang sebagai masalah karena mulai 15 dikali NJOP tentu sangat besar. Temuan KPK ini menjadi fakta baru dalam penertiban Kalijodo dan kasus reklamasi yang diselidiki. KPK tengah mencari benang merah dua kasus ini dan dasar dari barter kasus itu.
"Itu sedang kita selidiki juga. Kita sedang selidiki dasar hukumnya barter itu apa. Ada enggak dasar hukumnya," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).
Kabar tersebut membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok geram. Berulang kali dia membantah kabar itu. Bahkan nada bicaranya meninggi ketika ditanya soal adanya kabar soal barter dari Podomoro.
Baca juga:
KPK akan buka BAP soal dugaan barter penggusuran di persidangan
Ariesman bungkam ditanya barter penggusuran Kalijodo & reklamasi
KPK tegaskan tak ada barter reklamasi-Kalijodo di BAP bos Podomoro
Penyidik KPK cecar Kadis Kelautan DKI soal dampak proyek Pulau G
Diperiksa KPK, anggota DPRD DKI ini mengaku tak kenal bos Podomoro
-
Di mana kampanye akbar Prabowo-Gibran diadakan? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tembus di atas 51 persen usai kampanye akbar terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (10/2/2024).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan Adi Suryanto meninggal? Kabar duka datang dari salah satu instansi pemerintah, Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kepala LAN, Prof Dr. Adi Suryanto, meninggal dunia di Yogyakarta pada Jumat (15/12).
-
Kapan Atang Sendjaja meninggal? Pada 29 Juli di tahun itu menjadi hari duka bagi AURI.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Kenapa Nagita muncul di poster kampanye tersebut? Sebagai seorang yang masih ada darah Sulawesi Utara (yaitu) Manado, tentu bangga bisa mewakili daerah untuk membangun," tulisnya. "Namun untuk postingan yang mengatasnamakan saya sebagai Calon Wakil Gubernur, saya menyatakan belum pernah mencalonkan diri atau ajakan untuk mencalonkan," sambungnya.