Jadi menteri Jokowi, Wiranto sibuk tepis terlibat pelanggaran HAM 98
Wiranto menyambangi Istana untuk menjelaskan kepada Presiden Jokowi soal tudingan terlibat kerusuhan Mei 1998.
KontraS dan IKOHI bersuara keras sesaat setelah Presiden Joko Widodo menyebut nama Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai pengganti Luhut Binsar Pandjaitan di kursi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam). Wiranto kembali dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM penculikan aktivis 1998 pada orde baru.
Ketua IKOHI Wanmayetti mengatakan, saat itu Wiranto adalah panglima TNI yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan operasi dan pengendalian pasukan TNI.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana tanggapan Budi Arie mengenai pembentukan kabinet Prabowo-Gibran? Dia mengatakan penyusunan kabinet Prabowo-Gibran akan dibahas usai penetapan pemenang Pilpres 2024 oleh KPU.
-
Siapa yang menjadi Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia? Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia.
-
Mengapa Soeharto memilih Umar Wirahadikusumah menjadi wakil presidennya? Umar dilantik menggantikan Adam Malik sebagai wakil presiden. Umar Wirahadikusumah memiliki hubungan cukup dekat dengan Soeharto.Umar menjabat Panglima Kodam di Jakarta saat G30S/PKI meletus.
-
Kapan Soeharto mengundurkan diri dari kursi presiden? Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari kursi presiden setelah berkuasa selama 32 tahun.
"Wiranto adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai tindak pelanggaran HAM berat, di antaranya kasus Kerusuhan Mei 1998, penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998, Kasus Trisakti dan Semanggi, serta kerusuhan pasca referendum Timor Timur 1999. Kasus-kasus tersebut menjadi catatan kelam dalam sejarah Republik Indonesia di mana anak-anak bangsa menjadi korban dari kebrutalan aparat keamanan negara," kata Wanmayetti, Rabu (27/7).
Penunjukan Wiranto mencederai janji presiden Jokowi menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Sebab, janji itu yang mendorong para korban dan keluarga korban mendukung Jokowi agar terpilih menjadi presiden.
Putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid ikut angkat bicara. Wiranto terus dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM 1998 karena ada hal-hal yang belum dipertanggungjawabkan secara hukum.
"Ada rekam jejak yang belum terjelaskan sampai sekarang walaupun Pak Wiranto pernah menjadi calon presiden (pada 2014). Persoalan (pelanggaran) HAM ini mungkin secara politis sudah beliau jelaskan, tetapi sampai sekarang memang belum ada penyelesaian formal secara legal," ujar Yenny.
Meski begitu Yenny berharap penunjukan Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai Menko Polhukam dapat digunakan sebagai momentum perjuangan penegakan HAM di Indonesia.
"Kita berharap Pak Wiranto bisa mempergunakan momentum ini untuk berjuang demi kepentingan HAM di Tanah Air," kata Yenny
Kritikan dari para aktivis ini membuat Wiranto sibuk di hari pertama menjabat menteri kabinet kerja Jokowi-JK. Wiranto sibuk mengklarifikasi dan menepis tuduhan terlibat dalam pelanggaran HAM saat kerusuhan 1998.
Saat serah terima jabatan di kantor Menko Polhukam, Wiranto angkat suara soal penolakan dari sejumlah aktivis kaitannya dengan pelanggaran HAM masa lalu. Mantan Panglima ABRI ini mengaku sudah terbiasa selalu dikaitkan isu pelanggaran HAM setiap dia melangkah menjadi pejabat publik. Bahkan beberapa pihak pasti akan melakukan penolakan terhadap dirinya terkait pelanggaran HAM. "Itu biasa, setiap saya muncul selalu ada reaksi itu," kata Wiranto.
Dia berjanji bakal menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di masa lalu. Supaya beberapa pihak memahami permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia.
Mengenai penolakan sejumlah aktivis, Wiranto menganggap wajar dan tak ambil pusing. Dia hanya menegaskan, Presiden Joko Widodo menunjuknya menggantikan Luhut Binsar Panjaitan dengan penuh pertimbangan matang.
"Itu biasa. Setiap menjabat apapun, bahkan mencalonkan diripun. Selalu ada letupan-letupan itu. Track recordnya jelas, dan pertimbangan itu Presiden kemudian mengangkat para menteri termasuk saya," kata dia.
Sore hari, Wiranto menyambangi Istana Negara. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo mengungkapkan Wiranto menghadap Presiden untuk menyampaikan hal sebenarnya terkait tudingan keterlibatannya dalam peristiwa Mei 1998. Kepada Presiden, Wiranto mengaku tidak terlibat kasus pelanggaran HAM.
"Sampai hari ini tadi sudah dijelaskan, disampaikan kepada Presiden oleh Pak Wiranto bahwa Pak Wiranto tidak ada persoalan terkait dengan HAM," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Mantan Plt Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan Presiden Jokowi tidak salah pilih menteri. Jokowi selalu mencari tahu rekam jejak dan prestasi sejumlah tokoh sebelum menunjuk menjadi menteri kabinet kerja.
"Presiden sebelum memilih menterinya kan ada tracking. Saya hanya sebatas itu yang saya tahu. Tanya ke Pak wiranto detailnya," ucap dia.
Baca juga:
Temui Jokowi, Wiranto tegaskan tak terlibat pelanggaran HAM 1998
Wiranto lapor Presiden sudah mengundurkan diri dari Ketum Hanura
Kembalinya Wiranto setelah 16 tahun tinggalkan Menko Polhukam
Yenny Wahid akui ada rekam jejak Wiranto yang belum terjelaskan
Wiranto janji jelaskan kasus pelanggaran HAM 1998
Wiranto sudah biasa jika ada reaksi tudingan pelanggar HAM