Jawab Hasto, Komandan Kodim Gunungkidul: Tidak Ada Penurunan Bendera Partai

Komandan Kodim Kabupaten Gunungkidul Letkol Kavaleri Anton Wahyudo mengklarifikasi soal adanya isu penurunan bendera partai politik (parpol) saat kunjungan Presiden Jokowi di Kabupaten Gunungkidul, DIY pada Selasa (30/1) lalu.

Anton yang saat kunjungan itu menjabat sebagai Sub Komandan Pengamanan Rute Kunjungan Presiden Jokowi di Gunungkidul membantah adanya penurunan bendera parpol dirute-rute jalan yang dilewati oleh Jokowi. Anton memastikan isu penurunan bendera parpol itu tidak benar.

"Saya Letkol Kav Anton Wahyudo Dandim 0730/Gunungkidul. Menyampaikan bahwa tidak ada penurunan bendera-bendera partai apapun di sepanjang rute kunjungan kerja Bapak Presiden di wilayah Gunungkidul," kata Anton dalam keterangannya, Kamis (1/2).

Anton menerangkan di rute-rute yang dilewati oleh Jokowi masih terpasang bendera-bendera dari parpol. Hal ini dibuktikan dengan rekaman video dan foto saat Presiden Jokowi saat melewati jalanan di Gunungkidul.

Anton membeberkan dalam video dan foto yang diambil, sepanjang rute perjalanan Jokowi di Kabupaten Gunungkidul masih nampak ada bendera parpol.

"Hal ini dapat kami buktikan, beberapa foto saat Bapak Presiden melintasi jalan-jalan saat kunjungan kerja di Gunungkidul," ucap Anton sambil menunjukkan foto yang telah dicetak ke wartawan.

Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kesal dengan intimidasi atas insiden penurunan alat peraga kampanye partainya berupa bendera di Gunungkidul, Yogyakarta.

Hal tersebut terjadi pada  Senin (29/1) malam sehari sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Gunungkidul tersebut. 

Hasto membandingkan dengan masifnya bendera Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. 

"Kami ini peserta Pemilu resmi, dijamin oleh undang-undang. Tapi mengapa, untuk bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan. Sementara, bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan bertruk-truk datang ke Gunungkidul, ini merupakan perlakuan yang tidak adil,"kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Hasto mengatakan, pengarahan aparatur negara serta kendaraan militer merupakan sikap berlebihan. Menurutnya, hal itu menunjukkan seolah-olah rakyat merupakan ancaman.

"Bahkan mengerahkan mobil-mobil yang seperti menunjukkan negara dalam keadaan genting, rakyat sepertinya menjadi ancaman, dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakuti rakyat," jelasnya.

Di sisi lain, Hasto pun memutar rekaman percakapan rekaman Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul Endah Subekti yang tengah berdebat mengenai penurunan kampanye itu.

"Seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh, yang saat itu dimarahi dua orang yang mengaku Paspamres untuk menurunkan bendera," kata Endah dalam rekaman tersebut.