Jelaskan pembatalan BG jadi Kapolri, Jokowi bentuk tim advance

"Nanti setelah ada tim advance ke sana, presiden mungkin akan ke sana (DPR)," kata Menko Polhukam.

Presiden Joko Widodo membentuk tim advance guna menjelaskan mengapa Komjen Budi Gunawan batal dilantik sebagai Kapolri. Tim ini memberikan surat tertulis yang berisi penjelasan-penjelasan kepada DPR akan batalnya pelantikan Budi Gunawan (BG).

"Surat itu ada sedang kita komunikasikan dengan DPR," kata Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3).

Politikus NasDem itu menjelaskan, Presiden Jokowi belum akan memberikan penjelasan secara langsung kepada DPR soal tersebut. Namun, tim advance yang berisi menteri-menteri yang akan lebih dulu membangun komunikasi dengan DPR soal Komjen Budi Gunawan ini.

"Bisa saya, bisa menteri yang lain. Kalau memang presiden harus ketemu (DPR) ya tidak papa. Presiden menghargai institusi DPR," jelasnya.

Dalam Minggu ini, surat tertulis yang berisi penjelasan dan alasan-alasan pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri bakal dikirim ke DPR.

"Nanti setelah ada tim advance ke sana, presiden mungkin akan ke sana. Itu hanya konsultasi biasa kok dengan pimpinan," tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebagai gantinya, Jokowi mengusulkan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk dilakukan fit and proper tes di DPR.

Namun demikian, DPR tidak asal menerima dan menyetujui usulan Jokowi tersebut. DPR yang sudah melakukan fit and proper tes terhadap Komjen Budi Gunawan meminta penjelasan dari pemerintah mengenai pembatalan tersebut. Terlebih, pengadilan telah memenangkan praperadilan Budi Gunawan atas statusnya yang ditersangkakan oleh KPK.