JK sebut penilaian KPK soal rekam jejak calon menteri tak jelas

Menurut JK, alasan itu pula yang membuat Presiden Jokowi memilih tak melibatkan KPK dalam reshuffle kabinet kali ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik nama-nama baru untuk menggantikan enam posisi di jajaran Kabinet Kerja. Berbeda saat membentuk awal kabinetnya, dalam reshuffle kali ini Presiden Jokowi tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menelusuri rekam jejak sosok pejabat-pejabat baru tersebut.

Saat dimintai tanggapannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sudah memiliki data rekam jejak para sosok itu.

"Kan itu kita belajar daripada yang dulu," tutur JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).

Di sisi lain, JK juga melihat penilaian KPK tidak jelas. Pada saat itu, KPK melakukan klasifikasi rekam jejak para calon pejabat menjadi tiga kelompok yakni merah, kuning dan hijau di mana nama-nama yang masuk dalam kelompok merah sangat tidak direkomendasikan menjadi pejabat negara.

"Kadang-kadang juga respon KPK itu enggak jelas. Merah, kuning, merah kuning kita tidak tahu apa itu alasannya. Karena itulah maka kalau ada, tanya teorinya ada enggak, di antara calon itu tersangkut perkara, sedang tersangka atau pidana itu. Kan tidak ada, tidak ada yang tersangkut, tidak ada tersangka, tidak ada terpidana kan," tegas JK.

Berikut daftar nama jajaran Kabinet Kerja yang baru dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (12/8):

1. Darmin Nasution menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil.

2. Rizal Ramli menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.

3. Luhut Binsar Panjaitan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

4. Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Rahmat Gobel.

5. Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung menjadi Menteri Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto.

6. Sofyan Djalil menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggantikan Andrinof Chaniago.

Baca juga:
NasDem soal Tedjo: Mungkin yang bersangkutan diberi tugas lain
Ini alasan Jokowi tak libatkan KPK & PPATK saat tunjuk menteri baru
Jadi Seskab, Pramono sudah tandatangani surat mundur dari DPR
Usai sertijab Menko Polhukam, Luhut malah bicara stabilitas ekonomi
Ditunjuk jadi Menko Polhukam, Luhut bantah untuk amankan parpol
Tedjo dicopot, Komisi Yudisial khawatir mediasi dengan Sarpin batal
PKB legowo Jokowi tambah satu jatah PDIP di kabinet