JK soal Komjen Budi: Keputusan Jokowi tunggu praperadilan tepat
Sidang gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Budi akan digelar Senin besok di PN Selatan.
Presiden Joko Widodo menegaskan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri akan diputuskan setelah proses praperadilan selesai. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun sepakat dengan hal itu.
"Ya, itu lah proses," singkat JK di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (31/1).
Status Budi Gunawan sebagai tersangka akan batal demi hukum bila gugatan praperadilan diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nanti. Namun, jika ditolak maka status hukum itu akan terus berlanjut.
Sidang ini akan dipimpin oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Sidang akan dimulai pada 2 Februari mendatang dan akan diputus paling lambat 7 hari. Persidangan akan dilakukan secara maraton hingga putusan diambil hakim.
Sidang ini memiliki 3 wewenang yakni memeriksa dan memutuskan 3 hal yaitu sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti rugi dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Baca juga:
Menko Polhukam sebut Jokowi belum siapkan calon kapolri baru
Kuasa hukum BG: Kita akan buka cara kerja kotor KPK
Kuasa hukum Budi Gunawan sebut surat pemanggilan KPK sampah
Presiden KAI yakin Budi Gunawan menang Praperadilan
Anak dikaitkan dalam kisruh KPK-Polri, Irjen Budi sebut langgar HAM
Kuasa hukum Komjen Budi sebut KPK cacat hukum karena cuma 4 pimpinan
Benarkah ada pihak yang halangi komunikasi Jokowi-Mega?
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Bagaimana cara agar kolaborasi KPK dan Polri ini efektif? “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).