Jokowi akui lebih sulit kendalikan media sosial daripada media massa

‎Ia menyampaikannya dalam orasi ilmiah puncak Dies Natalis Universitas Padjadjaran (Unpad) ke-60, di Graha Sanusi, Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Senin (11/9).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku, cukup kesulitan mengendalikan informasi yang seliweran di media sosial. Kehadiran media sosial tersebut cukup memusingkan karena tidak ada regulasi tegas dan kode etik yang memagarinya.

"Saya ditanya oleh beberapa negara, Jokowi media sosial (di Indonesia) kejam enggak? Kejam banget saya jawab. Ya negara bisa kendalikan mainstream media, tapi medsos tidak bisa. Semua negara enggak bisa kendalikan itu. Malaysia, Iran, Singapura. Saya juga kaget kok," kata Jokowi.

‎Ia menyampaikannya dalam orasi ilmiah puncak Dies Natalis Universitas Padjadjaran (Unpad) ke-60, di Graha Sanusi, Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Senin (11/9).

Menurutnya, Indonesia adalah negara yang cukup aktif di media sosial. Ini bisa dilihat dari hampir 50 persen warganya yang sudah terkoneksi dengan internet. Jika orang menggunakan internet dengan hal positif, tentu itu dampaknya luar biasa. Tapi jika internet terutama media sosial digunakan untuk negatif, inilah yang bisa membawa dampak buruk bagi tatanan kehidupan sosial.

Dia mengatakan, tengah mendorong pihak kampus-kampus di Indonesia untuk bisa memiliki jurusan yang spesifik ihwal media sosial. Hal itu bukanlah tidak mungkin karena media sosial kini sudah jadi komoditas yang baik juga untuk meningkatkan ekonomi negara.

"Kita harus berani mengubah itu. ‎‎Padahal yang dibutuhkan, ekonomi ritel manajemen, toko online, itu-kan perubahan. Ini harus dipahami. Kita harus mengantisipasi kalau enggak mau kalah dengan negara lain," terang Jokowi.

Menkominfo Rudiantara menambahkan, media sosial adalah fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Setiap negara memiliki cara untuk mengatasi dampak buruk dari media sosial. "Ada negara yang pemerintah dan parlemennya segera membuat undang-undang. Tapi ‎Kalau di kita membuat undang-undang khusus untuk mengadres hoax atau medsos itu perlu waktu," terangnya.

"Makanya pemerintah melakukan upaya di hilir supaya pembatasan apakah itu pembatasan akses bahkan sampai pernah di blok kalau memang perlu karena isinya membahayakan buat negara," jelasnya.

Dia sepaham dengan pimpinannya agar pihak kampus juga bisa berkontribusi nyata untuk memberikan edukasi literasi media sosial‎.

"Kalau ini bagaimana orang sehat makanannya empat sehat lima sempurna. Inilah yang dinamakan edukasi literasi, dan presiden memberikan tantangan ini kepada Unpad kepada fakultas komunikasi khususnya dan FISIP," terangnya.

Baca juga:
Jokowi bakal hadiri Dies Natalis Unpad ke-60
Jokowi: Seandainya MRT dibangun 26 tahun lalu, harga tanah cuma Rp 2 juta/meter
Hadapi generasi milenial, Jokowi minta kampus perbarui jurusan
Jokowi: Saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah
Saat Jokowi ikut bicara pernikahan Raisa-Hamish