Jokowi blak-blakan akui demokrasi di Indonesia sudah kebablasan

Sejak merdeka di tahun 1945, keran demokrasi di Indonesia baru benar-benar terbuka lebar pasca bergulirnya Reformasi pada 1998. Di era ini, semua orang bebas mengeluarkan pendapatnya, media bebas bersuara sesuai UU yang berlaku.

2017-02-23 07:01:00

Sejak merdeka di tahun 1945, keran demokrasi di Indonesia baru benar-benar terbuka lebar pasca bergulirnya Reformasi pada 1998. Di era ini, semua orang bebas mengeluarkan pendapatnya, media bebas bersuara sesuai UU yang berlaku.

Lantas bagaimana menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai demokrasi Indonesia saat ini? Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku dalam empat sampai lima bulan terakhir mendapat banyak pertanyaan mengenai demokrasi di Indonesia yang tengah diuji oleh serangkaian persoalan.

Salah satu pertanyaan yang dilontarkan kepadanya apakah demokrasi Indonesia sudah kelewatan atau kebablasan. Jokowi pun menegaskan bahwa demokrasi Indonesia sudah kebablasan.

"Apa demokrasi sudah terlalu bebas dan kebablasan? Saya jawab iya. Demokrasi kita kebablasan," kata Jokowi saat memberikan pidato dalam rangka pengukuhan pengurus Partai Hanura di Sentul International Convention Center, Rabu (22/2) kemarin.

Tak cuma itu, Jokowi bahkan menyatakan praktik demokrasi politik di Indonesia membuka peluang terjadinya artikulasi politik ekstrem. Mulai dari liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, hingga terorisme. Serta ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Menurut Jokowi, penyimpangan praktik demokrasi secara jelas terlihat dari persoalan politisasi SARA. Jokowi pun menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia menghindari praktik semacam ini.

"Sekarang ini bertebarannya kebencian, fitnah, saling memaki, menghujat, bohong. Kalau diteruskan bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita," kata Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi meyakini jika Indonesia berhasil melewati ujian demokrasi ini, maka Indonesia bakal semakin dewasa, matang, dan tahan uji, bukan justru melemahkan. Namun, jangan sampai tenaga dan pikiran habis untuk hal seperti ini sehingga melupakan pekerjaan rumah yang utama yakni menyejahterakan rakyat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyakini, kunci dari demokrasi yang kebablasan adalah penegakan hukum. Sebab itu dia meminta aparat hukum untuk tegas.

"Tidak usah ragu-ragu," katanya.

Baca juga:
Jokowi blak-blakan akui demokrasi di Indonesia sudah kebablasan
Presiden Jokowi: Demokrasi kita kebablasan
Presiden Jokowi: Bangsa kita masih bersatu
Ini respon Jokowi soal perseteruan Freeport dan pemerintah
Cerita Jokowi dan Megawati kesal dengan singkatan panjang
Jokowi pertanyakan 7 kasus pelanggaran HAM tak ada satupun selesai

(mdk/dan)