Jokowi dituntut pilih jaksa agung yang kompeten

"Sosok jaksa agung dan kinerjanya menentukan sikap presiden terhadap penegakan supremasi hukum," kata Refly Harun.

Hingga kini, Presiden Joko Widodo belum menentukan pengganti Basrief Arief untuk menduduki kursi Jaksa Agung. Praktisi dan Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan sosok Jaksa Agung ke depan haruslah merealisasikan visi dan misi Presiden Joko Widodo dalam bidang penegakan hukum.

"Maka alangkah bodohnya jika seorang presiden, tidak memiliki seorang 'trusted people' nya sendiri untuk diposisikan sebagai jaksa agung. Karena sosok jaksa agung beserta kinerjanya itulah yang akan menentukan langsung sikap seorang presiden terhadap penegakan supremasi hukum dalam masa jabatannya," kata Refly di acara diskusi yang digelar Forum Wartawan Kejaksaan Agung (FORWAKA) di sebuah restoran di Jl Panglima Polim IX No.124, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/11).

Ditambahkannya, sebagai orang baru di dunia politik, Jokowi diminta benar-benar selektif.

"Tapi makanya kita lihat, sebagai elit politik yang sebenarnya belum lama berkarir di tataran eksekutif sejak 2 tahun silam, apakah Jokowi memiliki orang yang sangat dipercayanya untuk ia pilih sendiri sebagai jaksa agung," katanya menambahkan.

Sementara itu, Direktur Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo menekankan, tak penting dari mana sosok Jaksa Agung itu berasal. Karena yang terpenting adalah komitmen jaksa agung itu sendiri terhadap upaya penegakan hukum tanpa pandang bulu, berintegritas, kredibel, serta memiliki kemampuan manajerial di bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Syarat Jaksa Agung itu dia harus bisa dipercaya oleh presiden untuk melaksanakan visi misi presiden dalam penegakan supremasi hukum, harus orang yang bersih, berintegritas, tapi juga harus berani menegakkan supremasi hukum. Karena kalau tidak berani dalam mengungkap kasus-kasus apalagi seperti korupsi, ya nggak bakal ada perubahan tentu saja," kata Karyono.

Selain kriteria tersebut, Karyono juga menekankan bahwa jaksa agung itu harus bisa bekerjasama dengan jajaran institusi hukum lainnya, seperti KPK, PPATK, dan lain sebagainya.

"Karena percuma kalau kapasitas jaksa agungnya sudah kompeten, sementara orangnya terasing. Sehebat apapun kompetensi dan sosoknya, percuma saja kalau tidak kooperatif dengan jajaran di institusinya sendiri, begitu misalnya," kata Karyono menambahkan.

Diketahui, sampai saat ini Presiden Jokowi masih belum mengumumkan sosok yang sangat dipercayanya, untuk menempati posisi sebagai jaksa agung. Hal ini menjadi perhatian publik, mengingat jaksa agung adalah representasi dari aspek yurisprudensi seorang presiden, untuk menegakkan supremasi hukum sesuai visi dan misinya sebagai Presiden RI.