Jokowi janjikan dana operasional kelurahan, Mendagri sebut itu usulan Apeksi
Tjahjo melanjutkan, setelah mencermati beberapa pemerintah kota di Indonesia, pihaknya menemukan ada kelurahan yang memiliki anggaran minim. Sehingga alokasi dana kelurahan tersebut dinilai perlu untuk menunjang pemerataan pembangunan di pemerintahan kota.
Presiden Joko Widodo menjanjikan dana operasional untuk desa dan kelurahan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, dana kelurahan nilainya akan berbeda dengan dana desa, mengingat cakupan luas wilayah kelurahan lebih kecil dari desa.
"Jumlahnya tentu berbeda dengan jumlah dana desa, kan luas wilayah (kelurahan) kecil. Mungkin jumlah penduduk bisa besar, tapi kan berbeda masalahnya. Infrastruktur di pedesaan lebih kompleks dan lebih luas," katanya di Bali, Jumat. Seperti dilansir Antara.
-
Apa yang Jokowi lakukan di Gudang Beras Bulog Pematang Kandis? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Gudang Beras Bulog di Pematang Kandis,Kabupaten Merangin, Jambi. Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Presiden Jokowi mengunjungi panen padi di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa? Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengunjungi panen padi sekaligus gerakan olah tanah dan percepat tanam di hamparan persawahan yang diairi Bendung Daerah Irigasi Gumbasa, Kabupaten Sigi.
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
Rencana alokasi dana kelurahan muncul dari keluhan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Mereka mengutarakan aspirasi perlunya tunjangan dari Pemerintah Pusat untuk mengembangkan kelurahan.
Tjahjo melanjutkan, setelah mencermati beberapa pemerintah kota di Indonesia, pihaknya menemukan ada kelurahan yang memiliki anggaran minim. Sehingga alokasi dana kelurahan tersebut dinilai perlu untuk menunjang pemerataan pembangunan di pemerintahan kota.
"Ternyata banyak kelurahan yang memang masuk daerah yang memang minim anggaran dan belum mampu menempatkan sebuah posisi sebagai kelurahan di sebuah kota, ya menyangkut sarana dan prasarananya maupun fasilitas umumnya," jelas Mendagri.
Tjahjo mengatakan Presiden Joko Widodo telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai ketersediaan anggaran Pemerintah untuk alokasi dana kelurahan di tahun anggaran 2019.
Terkait nilai anggaran dana kelurahan tersebut, Mendagri mengatakan pemerintah masih melakukan penghitungan sesuai klasifikasi tipe kelurahan di seluruh Indonesia.
Dalam pembukaan Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX di kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali, Jumat, Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah akan mengalokasikan anggaran kelurahan mulai tahun 2019.
"Dan mulai tahun depan, ini perlu saya sampaikan, terutama untuk kota akan ada yang namanya anggaran kelurahan," kata Presiden di hadapan ribuan kepala desa dan perangkat desa se-Indonesia di Bali, Jumat.
Baca juga:
Di depan 7.000 kades dan lurah, Jokowi janjikan dana kelurahan
Jokowi soal dana desa Rp 187 triliun: Ini bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur
Generasi milenial dukung inovasi pembangunan desa
Pemerintah optimistis serapan dana desa capai 99 persen tahun ini
Kades di Kebumen ditangkap usai selewengkan Dana Desa untuk aspal Rp 307 juta
Kontrol pemanfaatan dana desa, Jokowi kunjungi saluran irigasi di Sleman