Jokowi minta 241 kabupaten segera bentuk Satgas Kemudahan Berusaha
Jokowi minta 241 kabupaten segera bentuk Satgas Kemudahan Berusaha. Jokowi mengingatkan, pembentukan satgas Kemudahan Berusaha bisa mendorong pertumbuhan investasi di daerah dan ekspor keluar negeri. Jika para kepala daerah mengabaikan satgas tersebut maka Indonesia akan menjadi negara tertinggal.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta 241 kabupaten/kota yang belum membentuk Satgas Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk segera melaksanakan perintah pemerintah pusat. Pembentukan satgas tersebut merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
"Saya minta kabupaten/kota yang belum memiliki satgas yang tadi disampaikan Pak Menko (Perekonomian) segera dibentuk," tegasnya saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Pemerintah bertema 'Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah' di Hall B, Jakarta Internasional Expo (JI-Expo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
Jokowi mengingatkan, pembentukan satgas Kemudahan Berusaha bisa mendorong pertumbuhan investasi di daerah dan ekspor keluar negeri. Jika para kepala daerah mengabaikan satgas tersebut maka Indonesia akan menjadi negara tertinggal.
"Kita ingin bener-bener jangan sampai kalah dengan negara lain," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo ini menekankan, peringkat investasi dan ekspor Indonesia masih kalah dari negara tetangga. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang banyak.
"Kita ini negara besar, dengan SDM besar. Masa ekspor kita kalah dengan Malaysia, Filipina, Vietnam kalah kita. Kalau diterus-teruskan kita enggk mau mengubah seperti apa yang tadi saya sampaikan maka bisa kita ditinggal lagi sama Laos, Kamboja. Kalah kita," ucapnya dengan nada kesal.
Jokowi meyakini, Indonesia bisa menjadi negara berkembang jika SDA dan SDM digunakan secara optimal. Para kepala daerah juga harus terlibat proaktif untuk mendukung pembentukan Satgas Kemudahan Berusaha.
"Kunci itu ada di bapak ibu saudara-saudara semuanya. Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD, kuncinya ada di situ. Di sini, di ruangan ini kuncinya. Mau atau tidak mau, niat atau tidak niat, itu saja," pungkas dia.
Berdasarkan data Kementerian Perekonomian, ada 241 kabupaten/kota yang belum membentuk satgas Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mereka di antaranya Kabupaten Halmahera Barat, Buru, Kaimana, Asmat, Manokwari, Jayapura, Mappi, dan Alor.
Ada juga Kabupaten Bima, Kutai Kertanegara, Tarakan, Balangan, Manado, Mamasa, Kendari, Sukamara, Singkawang, Bengkayang, Dompu, Kupang, Sumba Barat, Nunukan, dan Buton.
Baca juga:
Terjebak macet, Jokowi datang telat ke lokasi raker di JI-Expo
5 Guyonan Jokowi sampai bikin SBY dan Megawati senyum-senyum
Cerita Presiden Jokowi sempat dibikin frustasi proses restitusi pajak
Besok pagi Nyak Sandang jalani operasi katarak mata kiri di RSPAD
Jokowi: Saya minta syarat kepabeanan dan perizinan dipangkas sebanyak-banyaknya